Zachary Abuza, seorang profesor di National War College di Amerika Serikat mengatakan, sudut pandang militer bisa dilebih-lebihkan.
"Sebagian besar ekspor senjata Rusia terkonsentrasi di Vietnam dan Myanmar", papar Abuza.
Sementara penjualan ke negara-negara regional lainnya gagal berkembang seperti yang diharapkan Moskow.
"Ada banyak sekali kesepakatan," kata Abuza menambahkan. Sebaliknya, dia merujuk pada penjelasan lain.
Bagian dari elit politik Asia Tenggara memandang Putin sebagai pemimpin kuat yang telah mencerca tatanan dunia yang dipimpin AS.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte memuji Putin sebagai "pahlawan favoritnya."
Tahun 2021, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menganugerahi pemimpin Rusia itu dengan "Orde Persahabatan."
Keengganan untuk 'campur tangan' dalam urusan yang jauh
Menurut beberapa analis, pemerintah Asia Tenggara tidak ingin membuat Cina frustrasi, karena itu memberikan respons samar terhadap perang Ukraina.
Baca Juga: Kisah Warga Suriah dan Palestina yang Terperangkap Perang di Ukraina
Beberapa negara Asia Tenggara bersengketa dengan Beijing atas klaim wilayah di Laut Cina Selatan dan kawasan itu tidak ingin meningkatkan persaingan AS-Cina.
Namun, Shada Islam, seorang komentator hubungan internasional Asia yang berbasis di Brussel, menilai tanggapan itu tidak banyak kaitannya dengan Cina melainkan lebih pada "kewaspadaan tradisional kawasan itu untuk tidak mencampuri urusan negara lain," terutama atas apa yang bagi sebagian orang tampak sebagai krisis yang jauh di Eropa Timur.
Beberapa hari setelah invasi, Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana mengatakan, "bukan urusan kami untuk ikut campur dalam apa pun yang mereka lakukan di Eropa."
AS dan negara-negara Eropa "kecewa dan sedikit bingung dan berharap mereka dapat meyakinkan [pemerintah Asia Tenggara] untuk berubah pikiran," kata Islam.
Selama beberapa dekade, pemerintah Asia Tenggara telah mengambil kebijakan ketat untuk tidak mencampuri urusan negara lain — yang disebut "Cara ASEAN."
Namun, tampaknya ada celah terbentuk dalam posisi ini, setelah beberapa pemerintah mengambil garis keras terhadap junta militer Myanmar, dengan melarang hadir dalam pertemuan puncak regional tahun 2021.
