Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sebesar Rp 850 juta dalam sebuah tas ransel warna hitam pada operasi tangkap tangan (OTT) di Depok, Jawa Barat.

Barang bukti itu berkaitan dengan kasus dugaan suap dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok.

Uang dalam tas itu diamankan petugas KPK dari Juru Sita PN Depok Yohansyah Maruanaya (YOH).

“Tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai yang dibungkus dalam sebuah tas ransel berwarna hitam senilai Rp850 juta dari Saudara YOH serta barang bukti elektronik,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026).

Asep menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan oleh Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya (KD) Berliana Tri Kusuma (BER) kepada Yohansyah di sebuah arena golf.

Pemberian uang tersebut ditujukan untuk mengakomodasi permintaan PT KD agar eksekusi sengketa lahan di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat segera dilakukan.

“Tas ini juga yang digunakan untuk penyerahan dari uang tersebut,” ucap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat barang bukti ditunjukkan pada konferensi pers.

Sebelumnya, KPK melakukan penahanan terhadap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta (EKA) dan Wakil PN Depok Bambang Setyawan (BBG).

Selain itu, KPK juga menetapkan Juru SIta PN Depok Yohansyah Maruanaya (YOH), Direktur Utama PT Karabha Digdaya (KD) Trisnadi Yulrisman (TRI), dan Head Corporate Legal PT KD Berliana Tri Kusuma (BER) sebagai tersangka.

“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 6 sampai dengan 25 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” ujar Asep.

Dia menyebut KPK telah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung terkait dengan penahanan terhadap hakim sebagaimana Pasal 101 KUHAP 2026.

Para tersangka diduga melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait dugaan gratifikasi, Bambang juga diduga melanggar pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.