Sebut Ada Aksi Menolak Pemekaran Provinsi, Natalius Pigai: Politik Pendudukan
"Papua menolak Pemekaran Provinsi secara sepihak oleh Pemerintah Pusat," tulis Natalius Pigai.
Suara.com - Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai kembali menyampaikan kritik tajam terhadap wacana pemekaran daerah di Papua.
Lewat sebuah unggahan di akun Twitternya, Natalius Pigai membagikan sebuah video yang ia sebut sebagai aksi penolakan warga Papua terhadap wacana pemekaran provinsi.
Dalam cuitan tersebut, Natalius Pigai mengatakan bahwa wacana pemekaran daerah dilakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat.
"Hari ini (10/3/2022) Papua menolak Pemekaran Provinsi secara sepihak oleh Pemerintah Pusat," tulis Natalius Pigai dalam cuitannya dikutip Suara.com, Kamis (10/3/2022).
Baca Juga: Singgung Budaya Papua, Arie Kriting dan Mamat Alkatiri Bongkar Fakta Mengejutkan
Selanjutnya, Natalius Pigai juga menilai bahwa yang hendak dilakukan di Papua bukanlah pemekaran melainkan politik pendudukan.
"4 Juta Penduduk 5 Provinsi. Itu bukan pemekaran tapi politik pendudukan. Kalau itu yang terjadi maka Pak Jokowi & Tito, Komisi 2 deklarasi saja Rakyat Papua bukan bangsa Kacung. @jokowi," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, wacana pemekaran Provinsi Papua menjadi beberapa provinsi telah lama dibicarakan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemekaran Provinsi Papua bakal menjadi enam wilayah administrasi.
Namun, rencana tersebut belum final sebab masih terdapat perdebatan-perdebatan terkait pemekaran. Adapun enam provinsi yang diusulkan pemerintah pusat antara lain, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri.
Baca Juga: Di Masa Jokowi, Pembangunan Infrastruktur di Papua Habiskan Anggaran Ribuan Triliun
"Ini semua tergantung kemampuan keuangan kami kira dan juga hasil daripada revisi ini," kata Tito dalam rapat dengan Panitia Khusus Revisi UU Otsus Papua pada Kamis, 8 April 2021, dilansir Terkini.id -- jaringan Suara.com.
