Suara.com - Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri meminta perusahaan untuk menghentikan pembangunan base transceiver station (BTS), khususnya di daerah rawan terhadap gangguan keamanan. Penghentian pembangunan BTS ini setelah terjadinya kasus pembantaian yang dilakukan kelompok TPNPB-OPM yang telah menewaskan delapan karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) di pedalaman Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Rabu (2/3).
"Memang saya sudah perintahkan untuk menghentikan pembangunan BTS di sejumlah daerah yang rawan gangguan keamanan, " kata Irjen Pol. Fakhiri kepada ANTARA di Jayapura, Minggu.
Diakuinya ada beberapa daerah di Papua yang rawan gangguan keamanan.
Selain Kabupaten Puncak, juga ada beberapa daerah, yakni Kabupaten Pegunungan Bintang, Yahukimo, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Kabupaten Nduga.
Kapolda berharap perusahaan yang mengerjakan pembangunan, bukan hanya BTS, hendaknya memberitahukan keberadaan mereka kepada aparat keamanan.
"Jangan datang diam-diam, iya, kalau selama pengerjaan berlangsung aman. Akan tetapi, bila sebaliknya, ada gangguan keamanan hingga menimbulkan korban jiwa," kata Fakhiri.
Diharapkan pula bahwa hal itu diterapkan oleh pihak perusahaan yang lakukan pembangunan di Papua.
Bila aparat keamanan mengetahui keberadaan mereka, menurut dia, ada indikasi meningkatnya masalah keamanan dapat segera menentukan langkah-langkah agar dapat mengamankan karyawannya. Sebelumnya, terjadi aksi penyerenagan yang dilakukan kelompok OPM terhadap karyawan PT PTT hingga menewaskan delapan orang pada Rabu (2/3) lalu.
Insiden itu diketahui pada hari Kamis (3/3) setelah seorang karyawannya yang selamat dalam insiden tersebut bernama Nelson Sarira memberitahukan kejadian tersebut. Bahkan, terekam pula di CCTV yang ada di BTS3.
Baca Juga: Satu Mahasiswa Papua Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Kasat Intel Polres Metro Jakpus
Evakuasi terhadap Nelson pada hari Sabtu (5/3), sedangkan jenazah delapan orang karyawan PT Palapa Timur Telematika baru dapat dilaksanakan pada hari Senin (7/3).
