Suara.com - Wasekjen Partai Demokrat Jovan Latuconsina menanggapi soal pernyataan Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut mayoritas masyarakat Indonesia ingin Pemilu ditunda berdasarkan big data. Ia menyebut apa yang disampaikan Luhut hanya akal-akalan.
Menurut Jovan, klaim Luhut juga sudah dibantah sejumlah pakar big data. Marena jumlah datanya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan setelah diteliti ulang, hasilnya lebih banyak yang menolak ketimbang menunda pemilu.
“Pernyataan pak Luhut Panjaitan dengan dalih riset big data ini hanya akal-akalan saja,” ujar Jovan kepada wartawan, Minggu (13/3/2022).
Jovan mengatakan, apa yang disampaikan Luhut merupakan bagian dari skenario untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Joko Widodo. Sebelum ini, sudah ada sejumlah upaya, misalnya wacana tiga periode dan perpanjangan jabatan.
"Ini adalah skenario lanjutan dari upaya melanggengkan kekuasaan, yang mengkhianati amanat Reformasi," katanya.
Kemungkinan skenario selanjutnya, kata Jovan, adalah dengan memaksakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nantinya partai politik akan dilibatkan untuk mewujudkannya agar dibahas DPR atau MPR.
“Alternatif lain adalah menggembosi KPU dengan tidak mencairkan anggaran Pemilu 2024, karena sampai sekarang pembahasan anggaran Pemilu masih deadlock,” tuturnya.
Jovan juga menyebut bukan tidak mungkin Pemerintah nekat mengeluarkan Dekrit Presiden dengan berbagai alasan demi melanggengkan kekuasaan.
“Dengan kata lain, ada indikasi penguasa akan melakukan segala macam cara untuk mencapai tujuan melanggengkan kekuasaan, tanpa peduli bahwa semua rencana ini merupakan permufakatan jahat untuk mengkhianati amanat Reformasi,” pungkasnya.
Baca Juga: Diprediksi Disetop Jika Jokowi Lengser, Istana: Proyek IKN Dilanjutkan Presiden Selanjutnya
