Suara.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerindra DKI Jakarta membantah kabar, jika pihaknya bakal melengserkan Mohamad Taufik sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Sejauh ini belum ada kebijakan mengganti kursi pimpinan dewan Kebon Sirih itu.
Hal ini dikatakan oleh Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Ia menyebut nantinya jika ada perkembangan lebih lanjut mengenai pergantian kursi Wakil Ketua DPRD ini, ia akan memberikan kabar.
“Belum ada (rencana mengganti Taufik), nanti kalau ada perkembangan kami kabari ya,” ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (16/3/2022).
Belum lama ini, Fraksi PKS juga telah mengajukan pergantian Suhaimi sebagai Pimpinan DPRD kepada Khoirudin.
Menurut Riza, pergantian yang dilakukan merupakan hal biasa karena merupakan wewenang tiap partai dan fraksi yang mendapatkan jatah pimpinan.
"Terkait pergantian pak Suhaimi dari PKS itu kan kewenangan dari partai dan fraksi, dan di Gerindra itu sendiri belum,” pungkas Riza.
Diberitakan sebelumnya, Beredar di kalangan wartawan, Mohamad Taufik bakal segera dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.
Penyebabnya, diduga karena Taufik mendukung Gubernur Anies Baswedan maju sebagai Calon Presiden di Pilpres 2024 mendatang.
Ditanya soal kabar ini, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengaku belum mengetahuinya. Ia menyebut sejauh ini tak ada instruksi lebih lanjut mengenai pencopotan Taufik.
Baca Juga: Survei: Elektabilitas PDI Perjuangan dan Partai Gerindra Bersaing Ketat di Tiga Provinsi Ini
“Mohon izin, belum ada infonya. Saya belum terima surat atau instruksi apapun. Terima kasih,” ujar Rani kepada wartawan pada Rabu (16/3/2022).
Rani pun mempertanyakan dari mana kabar tersebut berasal. Ia meyakini tak ada surat mengenai perintah mencopot Taufik dari DPP Gerindra.
“Cek saja ke staf fraksi, pasti belum ada suratnya,” tutur Rani.
Menurutnya jika memang ada pencopotan terhadap Taufik, dirinya pasti mengetahui. Sekretaris DPD Gerindra DKI itu menyebut setiap persoalan yang terjadi di tubuh DPD maupun Fraksi Partai Gerindra DPRD akan disampaikan kepada DPP Partai Gerindra.
“Namanya satu komando, segala sesuatu kami juga komunikasi satu jalur DPP-DPD-DPRD. Mau urusan struktural, kondisi situasi masyarakat seperti minyak goreng dan lain-lain. Tapi kan itu haknya internal ya,” pungkasnya.
Diketahui belakangan ini, Taufik kerap kali mengatakan pernyataan kontroversial yang berseberangan dengan sikap partai.
