Isu Reshuffle Kabinet Jokowi Pada Rabu PON Dianggap Hanya Gosip Politik Semata

Erick Tanjung | Ria Rizki Nirmala Sari | Suara.com

Selasa, 22 Maret 2022 | 23:23 WIB
Isu Reshuffle Kabinet Jokowi Pada Rabu PON Dianggap Hanya Gosip Politik Semata
Presiden Jokowi didampingi Wapres Ma'ruf Amin bersama Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 di Istana Kepresidenan, Rabu (23/10/2019). (Antara)

Suara.com - Isu perombakan atau reshuffle jajaran Kabinet Indonesia Maju kian menguat menjelang Rabu pon (23/3) besok. Namun isu reshuffle itu malah ditepis mentah-mentah oleh lingkungan Istana.

Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini mengungkapkan kalau hasil kinerja jajaran Kabinet Indonesia Maju sekarang ini telah menghasilkan kepuasan publik yang tinggi. Alih-alih dirombak, Faldo menyebut semangat menteri yang sekarang menjabat justru harus tetap terjaga dan harus ditingkatkan ke depannya.

"Kami kira itu tujuan kita sekarang. Kita berada di jalan yang tepat," kata Faldo saat dikonfirmasi Suara.com, Selasa (22/3/2022).

Faldo lantas menanggapi secara santai perihal berhembusnya isu reshuffle yang menguat jelang Rabu pon esok. Menurut kacamatanya, isu reshuffle itu hanya sebatas gosip-gosip di ranah politik yang lazim dihembuskan.

"Kalau gosip politik selalu ada jelang Rabu PON. Memang begitu kan imannya orang-orang politik, jadi ya sudah biasa lah," ujarnya.

Alih-alih menanggapi soal perombakan kabinet, Faldo malah mengatakan bahwa pekerjaan para menteri akan semakin banyak ke depannya. Ketimbang harus bongkar pasang, menurutnya hal yang terpenting saat ini ialah memperkuat kesolidan dari satu menteri dengan menteri lainnya.

"Kita sudah punya semua, maka kita tunggu tantangan baru apa yang dinilai penting oleh Presiden untuk direspon, jadi jangan terus imajinasikan bagi-bagi kue politik seperti yang biasa diyakini pemain politik."

Lingkaran Jokowi Bantah Ada Reshuffle

Dari sumber di lingkungan Istana, Jokowi memang akan menggelar rapat terbatas pada esok hari. Pernyataannya tersebut sesuai dengan ucapan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yang mengaku mendapatkan undangan ratas tersebut.

"Iya (betul ada ratas)," kata sumber Suara.com.

Akan tetapi, sumber membantah kalau ratas tersebut juga termasuk membahas soal perombakan Kabinet Indonesia Maju. Sumber itu juga tidak menerangkan apa agenda ratas yang akan digelar tepat pada Rabu pon.

"Tidak ada (reshuffle)," ujarnya.

Dalam kesempatan lain, Menkominfo Johnny mengatakan undangan untuk hadir ke Istana itu berkaitan dengan rapat terbatas. Johnny yang juga menjabat Sekretaris Partai NasDem mengatakan belum ada informasi terkait kabar reshuffle yang beredar.

"Besok saya ada undangan ratas," kata Johnny di Kompleks Parlemen Senayan.

Johnny berujar ratas yang akan dipimpin langsung Presiden Jokowi itu salah satu agendanya ialah membahas penyelenggaraan MotoGP pada pekan kemarin.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bima Arya Dikabarkan Bakal Masuk Kabinet Indonesia Maju, Ini Tanggapan Ketua PAN Kota Bogor

Bima Arya Dikabarkan Bakal Masuk Kabinet Indonesia Maju, Ini Tanggapan Ketua PAN Kota Bogor

Bogor | Selasa, 22 Maret 2022 | 23:14 WIB

Menikahi Adik Jokowi, Pakar Hukum Tata Negara Sarankan Ketua MK Anwar Usman Mundur

Menikahi Adik Jokowi, Pakar Hukum Tata Negara Sarankan Ketua MK Anwar Usman Mundur

News | Selasa, 22 Maret 2022 | 19:34 WIB

Jokowi Undang Menteri Ratas di Rabu Pon Besok, Tapi Disebut Bukan Untuk Reshuffle Kabinet

Jokowi Undang Menteri Ratas di Rabu Pon Besok, Tapi Disebut Bukan Untuk Reshuffle Kabinet

News | Selasa, 22 Maret 2022 | 19:31 WIB

Terkini

Biar Nggak Merasa Ketipu, Ini Alasan Hukum Kenapa Kuota Internet Kamu Hangus Saat Masa Aktif Habis

Biar Nggak Merasa Ketipu, Ini Alasan Hukum Kenapa Kuota Internet Kamu Hangus Saat Masa Aktif Habis

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 19:45 WIB

Bukan 18 Tahun, Nadiem Makarim Bongkar Hitungan Jaksa: Total Saya Dituntut 27 Tahun Penjara!

Bukan 18 Tahun, Nadiem Makarim Bongkar Hitungan Jaksa: Total Saya Dituntut 27 Tahun Penjara!

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 19:35 WIB

Prabowo Bangga, Gaji Hakim RI Naik 280 Persen dan Kini di Atas Malaysia

Prabowo Bangga, Gaji Hakim RI Naik 280 Persen dan Kini di Atas Malaysia

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 19:28 WIB

Prabowo Tantang Satgas PKH: Takut Bandit atau Berani Bela Rakyat?

Prabowo Tantang Satgas PKH: Takut Bandit atau Berani Bela Rakyat?

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 19:18 WIB

Budisatrio Djiwandono Siap Hadirkan Para Dubes untuk Simak Sinergi Karang Taruna - Sekolah Rakyat

Budisatrio Djiwandono Siap Hadirkan Para Dubes untuk Simak Sinergi Karang Taruna - Sekolah Rakyat

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 19:15 WIB

Dituding Lamban oleh DPR, KNKT Bongkar Alasan Investigasi Kereta Bekasi Tak Kunjung Usai

Dituding Lamban oleh DPR, KNKT Bongkar Alasan Investigasi Kereta Bekasi Tak Kunjung Usai

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 18:56 WIB

Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Minta Pemda Perkuat UP2K dan Berdayakan Lansia

Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Minta Pemda Perkuat UP2K dan Berdayakan Lansia

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 18:53 WIB

Jakarta-Kelantan Sepakat Perkuat Kerja Sama, Penerbangan Langsung Dimulai 16 Juni

Jakarta-Kelantan Sepakat Perkuat Kerja Sama, Penerbangan Langsung Dimulai 16 Juni

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 18:33 WIB

Jaksa Tuntut Nadiem Bayar Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun

Jaksa Tuntut Nadiem Bayar Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 18:29 WIB

Bongkar Modus Birokrat 'Kickback' Perizinan, Prabowo Mau Efisiensi Izin 2 Tahun jadi 2 Minggu

Bongkar Modus Birokrat 'Kickback' Perizinan, Prabowo Mau Efisiensi Izin 2 Tahun jadi 2 Minggu

News | Rabu, 13 Mei 2026 | 18:25 WIB