Suara.com - Pembangunan revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) kembali dikeluhkan oleh para seniman. Pasalnya, sejumlah bangunan hasil pengerjaan dianggap tidak sesuai dengan keinginan para seniman.
Revitalisasi pusat kesenian di Jakarta yang dimulai pada tahun 2019 itu sempat menuai polemik. Para seniman yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (FSPTIM) sempat menentang proyek itu.
Pasalnya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku kontrakor dinilai melakukan komersialisasi dengan berencana membangun hotel dan tempat mewah lainnya di lokasi. Pembangunan bahkan sempat dihentikan hingga disorot DPR RI.
Setelah pembangunan kembali dilanjutkan usai Jakpro berjanji tak melakukan komersialisasi, kini polemik kembali mencuat. FSPTIM mengadu ke fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/3/2022) kemarin karena sejumlah perombakan bangunan dinilai mencurigakan.
Anggota Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak mengungkapkan, selama pembangunan, seniman sudah menyampaikan sejumlah masukan dan aspirasi. Namun, begitu jadi ternyata bangunan yang jadi tidak sesuai harapan.
"Seniman mengeluhkan mereka tidak diikutsertakan dalam revitalisasi TIM. Memang sempat ada forum group discussion antara seniman dengan Jakpro, tapi hasil forum ini tak dilaksanakan. Sekarang, pembangunan fisik maupun isi isinya enggak sesuai dengan kemauan para seniman," ujar Jhonny saat dihubungi, Rabu (22/3/2022).
Sejumlah poin yang dianggap tidak sesuaai dengan keinginan seniman, misalnya seperti sistem pencahayaan, akustik, hingga tempat duduk penonton di gedung pertunjukan Graha Bhakti Budaya (GBB).
"Misalnya di gedung pertunjukkan itu ada sampai seribuan tempat duduk. Untuk apa coba? Itu mah lebih ke kegiatan seni pop. Harusnya, daya tampungnya cukup 600 agar ada kedekatan antara penonton dengan pertunjukan teater itu sendiri," ucap Jhonny.
Tak hanya itu, para seniman juga meminta nantinya operasional TIM setelah revitalisasi diserahkan kembali kepada seniman Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
"Seniman peduli TIM ini berharap pengelolaan tidak sepenuhnya diserahkan hanya kepada Pemprov karena memang enggak nyambung. Usulan mereka ada BLUD yang memberikan pelayanan publik," pungkasnya.
TERPOPULER
