Infografis
Lee dan penyintas lainnya mengatakan pejabat Seoul tidak berkonsultasi dengan mereka sebelum membuat kesepakatan, di mana Jepang setuju untuk menyumbangkan 1 miliar yen (Rp112 miliar) ke Korea Selatan untuk membantu para korban.
Mereka mempertanyakan ketulusan pemerintah Jepang – yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri sayap kanan Shinzo Abe, yang telah lama dituduh oleh Korea Selatan membersihkan kejahatan perang Jepang – karena pejabat Jepang menekankan bahwa pembayaran tidak boleh dianggap sebagai kompensasi.
Putusan pengadilan Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir yang meminta pemerintah dan perusahaan Jepang untuk memberikan kompensasi kepada korban perbudakan seksual dan kerja paksa telah ditolak Tokyo, yang bersikeras bahwa semua masalah kompensasi masa perang diselesaikan di bawah perjanjian tahun 1965 yang menormalkan hubungan antara kedua negara.
Sejarawan mengatakan puluhan ribu perempuan kebanyakan dari seluruh Asia, banyak dari mereka adalah orang Korea, dikirim ke rumah bordil militer garis depan untuk menjadi budak seks tentara Jepang.
Pada saat kesepakatan tahun 2015, 46 dari 239 perempuan yang terdaftar di pemerintah Seoul sebagai korban masih hidup di Korea Selatan, tetapi sekarang hanya ada 12 orang.
Sebuah laporan PBB dari tahun 1996 menyimpulkan bahwa budak seks diambil melalui ”kekerasan dan paksaan langsung”.
Sebuah pernyataan dari Jepang pada tahun 1993 mengakui bahwa perempuan diambil "melawan keinginan mereka sendiri, melalui bujukan, paksaan,” tetapi para pemimpin negara kemudian menyangkalnya.
Kementerian Luar Negeri Jepang sekarang mengatakan pemerintahnya tidak menemukan dokumen yang menunjukkan penggunaan paksaan dalam perekrutan yang disebut "wanita penghibur" dan menolak untuk menggambarkan sistem tersebut sebagai perbudakan seksual.
Tokyo telah mendesak Seoul untuk mematuhi perjanjian 2015 dan menggambarkan tuntutan hukum baru-baru ini yang diajukan oleh korban perbudakan seksual Korea Selatan yang mencari kompensasi sebagai tindakan yang "sangat disesalkan dan sama sekali tidak dapat diterima."
Baca Juga: Di Balik Perbudakan Seks Kamboja
Menggantungkan harapan kepada PBB Lee mulai berkampanye tahun lalu untuk Seoul dan Tokyo bersama-sama merujuk perselisihan soal perbudakan seksual ke ICJ di Den Haag.
