Infografis
Kepada Associated Press, dia bercerita bahwa dia diseret dari rumah saat berusia 16 tahun untuk menjadi budak seks Tentara Kekaisaran Jepang dan berbagai pelecehan keras yang dia alami di rumah bordil militer Jepang di Taiwan sampai akhir perang — kisah yang pertama kali dia ceritakan kepada dunia pada tahun 1992.
"Baik Korea Selatan dan Jepang terus menunggu kami mati, tetapi saya akan berjuang sampai akhir,” kata Lee di Seoul.
Dia mengatakan kampanyenya bertujuan menekan Jepang untuk sepenuhnya menerima tanggung jawab dan mengakui perbudakan seksual militer masa lalunya sebagai kejahatan perang dan mendidik publiknya dengan baik tentang pelanggaran tersebut.
Keluhan atas perbudakan seksual, kerja paksa, dan pelanggaran lain yang berasal dari pemerintahan kolonial Jepang di Semenanjung Korea sebelum berakhirnya Perang Dunia II telah membuat hubungan Seoul-Tokyo tegang dalam beberapa tahun terakhir karena permusuhan meluas ke masalah perdagangan dan kerja sama militer.
Perselisihan tersebut telah membuat frustrasi Washington, yang menginginkan kerja sama tiga arah yang lebih kuat dengan sekutu Asianya untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh Korea Utara dan Cina.
Harapan pada pemerintahan baru Korsel Perubahan pemerintah yang akan datang di Seoul telah mengilhami harapan di Jepang tentang hubungan yang lebih baik. Setelah memenangkan pemilihan awal bulan ini, Presiden terpilih Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, berjanji akan bekerja sama dengan Jepang untuk "berfokus pada masa depan."
Namun, kedua negara mungkin merasa sulit untuk fokus pada masa depan jika mereka tidak dapat mempersempit ketidaksepakatan atas masa lalu. Lee, yang pada tahun 2007 bersaksi di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) sebelum mengeluarkan resolusi penting yang mendesak Jepang untuk mengakui perbudakan seksual masa perang, tidak lagi percaya bahwa Seoul dan Tokyo dapat menyelesaikan perselisihan sejarah mereka tanpa melalui PBB.
Jepang tolak berikan dana kompensasi
Pembicaraan diplomatik bilateral selama bertahun-tahun sebagian besar tidak membuahkan hasil.
Baca Juga: Di Balik Perbudakan Seks Kamboja
Penyelesaian yang dicapai antara menteri luar negeri kedua negara pada tahun 2015 – termasuk Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepang saat ini – tidak pernah memenuhi tujuannya untuk "akhirnya dan tidak dapat diubah” menyelesaikan masalah tersebut.
