Bisakah Ukraina Bernegosiasi dengan Rusia?

Suara.com - Kyiv menginginkan gencatan senjata, tetapi kesepakatan seperti apa yang bisa dicapai dengan Moskow yang dituduh melakukan kejahatan perang?

Sangat mudah untuk melupakan cara di mana invasi ke Ukraina telah bergeser dari niat yang seharusnya untuk menetralisir sasaran militer menjadi pembantaian massal warga sipil hingga penghancuran infrastruktur sipil.

Namun, justru semakin banyak bukti kekejaman yang membantu menjelaskan komunitas internasional dalam menghadapi serangan gencar Rusia.

Dalam pemboman mengerikan yang telah dilakukan Rusia terhadap penduduk sipil Ukraina, hanya dua atau tiga laporan terpisah tentang serangan Moskow terhadap sasaran militer.

Pergeseran pandangan Barat

"Saya pikir dia (Presiden Rusia Vladimir Putin) adalah penjahat perang," kata Presiden Amerika Serikat Joe Biden kepada wartawan di Gedung Putih pada pekan lalu.

Pernyataan Biden - yang muncul beberapa jam setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy secara langsung berbicara kepada Kongres AS dan menunjukkan kepada audiens rekaman pembantaian itu - tidak hanya mengubah sifat percakapan, tetapi mungkin telah menandai perubahan besar dalam cara pandang Gedung Putih.

Pada hari Senin (21/03), juru bicara Pentagon John Kirby menggandakan tuduhan itu.

"Kami tentu melihat bukti yang jelas bahwa pasukan Rusia melakukan kejahatan perang dan kami membantu mengumpulkan bukti itu," ujarnya.

Pekan lalu, pensiunan Jenderal Angkatan Darat AS Ben Hodges berbicara kepada program DW ''Zona Konflik'' dan memaparkan kasus terukurnya untuk intervensi.

"Apa yang terjadi di Ukraina tidak terbatas pada Ukraina - dan maksud saya bukan rudal nyasar melewati perbatasan. Saya berbicara tentang apa yang dilakukan Putin, apa dampaknya terhadap Eropa, stabilitas dan keamanan di Eropa ... Saya pikir NATO harus mengambil pandangan yang lebih luas tentang ini."

Menurut perkiraan sang jenderal, keadaan Ukraina saat ini mirip dengan negara-negara Barat yang gagal melindungi warga sipil dalam konflik sebelumnya.

"Pasukan Eropa di bawah mandat PBB berdiri di luar kota, sementara pasukan Republika Srpska membunuh 8.000 pria dan anak laki-laki Bosnia. Saya tidak ingin kita menjadi bagian dari hal seperti itu lagi," tambahnya.

Ambang batas hukum bagi negara ketiga mana pun untuk memasuki konflik di Ukraina hampir tidak dapat dijangkau. Hanya Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang dapat mengizinkan penggunaan kekuatan.

Mengingat fakta bahwa Rusia sebagai anggota tetap DK PBB, tidak hanya memiliki hak veto, tetapi juga memimpin badan tersebut, sehingga hal itu tidak mungkin terjadi.

Kemungkinan penggunaan senjata nuklir

Apa yang telah dilakukan Rusia tidak hanya menunjukkan sejauh mana Kremlin bersedia untuk menaklukkan sebuah negara dan orang-orang yang dilihatnya sebagai mitra yang sah dari lingkup pengaruhnya sendiri, tetapi juga telah mengungkap batas kapasitas yang dimilikinya.

Laporan tentang keadaan hancurnya militer Rusia, termasuk banyaknya personel yang tewas, seluruh tank hancur, pesawat, dan rudal yang dijatuhkan oleh pasukan Ukraina, tidak mampu memenuhi misi yang dinyatakan Kremlin untuk mengambil alih Ukraina dan menggantikan pemerintahnya.

Namun, kekacauan dan kelemahan militer Rusia telah menyembunyikan ancaman yang lebih tidak menyenangkan, yakni munculnya potensi penyebaran senjata nuklir taktis.

Ketika ditanya di Kongres AS pada beberapa minggu yang lalu apakah ini mungkin, Fiona Hill, seorang ahli dan penasihat lama untuk pemerintah Amerika dalam urusan Rusia, mengatakan bahwa memang Putin akan menggunakan alat-alat yang dia miliki jika dia membutuhkannya.

Pandangan lain disampaikan Hodges kepada pembawa acara ''Zona Konflik'', Tim Sebastian.

"Saya pikir kami bereaksi berlebihan terhadap ancaman Rusia tentang perluasan perang, tentang senjata nuklir. Saya tidak percaya bahwa Kremlin akan menggunakan senjata nuklir."

Membidik tanggung jawab Putin Sementara itu, pemerintah Ukraina terus merundingkan gencatan senjata dengan pemerintah Rusia dan potensi deeskalasi.

Apa yang diharapkan dari Rusia tidak hanya gencatan senjata dan deeskalasi, tetapi pembiayaan untuk rekonstruksi negara, kompleks industri, aset dan layanan publik yang hancur.

Namun, mungkin yang lebih penting, korban warga sipil yang menjadi target Rusia —setidaknya menurut laporan awal — akan membutuhkan ganti rugi, dan itu berarti masuk dalam penyelidikan dan pengadilan atas kejahatan perang.

Inilah tepatnya yang sedang diselidiki oleh jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan.

Seperti yang dikatakan pengacara hak asasi manusia internasional Bill Bowring kepada DW, tanggung jawab itu memang bisa berarti dakwaan terhadap Putin atas tuduhan kejahatan perang. (ha/pkp)