Suara.com - Kyiv menginginkan gencatan senjata, tetapi kesepakatan seperti apa yang bisa dicapai dengan Moskow yang dituduh melakukan kejahatan perang?
Sangat mudah untuk melupakan cara di mana invasi ke Ukraina telah bergeser dari niat yang seharusnya untuk menetralisir sasaran militer menjadi pembantaian massal warga sipil hingga penghancuran infrastruktur sipil.
Namun, justru semakin banyak bukti kekejaman yang membantu menjelaskan komunitas internasional dalam menghadapi serangan gencar Rusia.
Dalam pemboman mengerikan yang telah dilakukan Rusia terhadap penduduk sipil Ukraina, hanya dua atau tiga laporan terpisah tentang serangan Moskow terhadap sasaran militer.
Pergeseran pandangan Barat
"Saya pikir dia (Presiden Rusia Vladimir Putin) adalah penjahat perang," kata Presiden Amerika Serikat Joe Biden kepada wartawan di Gedung Putih pada pekan lalu.
Pernyataan Biden - yang muncul beberapa jam setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy secara langsung berbicara kepada Kongres AS dan menunjukkan kepada audiens rekaman pembantaian itu - tidak hanya mengubah sifat percakapan, tetapi mungkin telah menandai perubahan besar dalam cara pandang Gedung Putih.
Pada hari Senin (21/03), juru bicara Pentagon John Kirby menggandakan tuduhan itu.
"Kami tentu melihat bukti yang jelas bahwa pasukan Rusia melakukan kejahatan perang dan kami membantu mengumpulkan bukti itu," ujarnya.
Pekan lalu, pensiunan Jenderal Angkatan Darat AS Ben Hodges berbicara kepada program DW ''Zona Konflik'' dan memaparkan kasus terukurnya untuk intervensi.
"Apa yang terjadi di Ukraina tidak terbatas pada Ukraina - dan maksud saya bukan rudal nyasar melewati perbatasan. Saya berbicara tentang apa yang dilakukan Putin, apa dampaknya terhadap Eropa, stabilitas dan keamanan di Eropa ... Saya pikir NATO harus mengambil pandangan yang lebih luas tentang ini."
Menurut perkiraan sang jenderal, keadaan Ukraina saat ini mirip dengan negara-negara Barat yang gagal melindungi warga sipil dalam konflik sebelumnya.
"Pasukan Eropa di bawah mandat PBB berdiri di luar kota, sementara pasukan Republika Srpska membunuh 8.000 pria dan anak laki-laki Bosnia. Saya tidak ingin kita menjadi bagian dari hal seperti itu lagi," tambahnya.
Ambang batas hukum bagi negara ketiga mana pun untuk memasuki konflik di Ukraina hampir tidak dapat dijangkau. Hanya Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang dapat mengizinkan penggunaan kekuatan.
Mengingat fakta bahwa Rusia sebagai anggota tetap DK PBB, tidak hanya memiliki hak veto, tetapi juga memimpin badan tersebut, sehingga hal itu tidak mungkin terjadi.
TERPOPULER
