Jokowi berang ketika melihat pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah digunakan untuk membeli barang-barang impor. Padahal barang-barang impor yang dibeli itu juga diproduksi di dalam negeri.
Ia lantas meminta ada peningkatan jumlah barang UKM di daerah untuk segera masuk ke e-katalog. E-katalog sendiri merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP). Aplikasi tersebut menjadi wadah berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Jokowi menargetkan 1 juta produk UKM masuk ke e-katalog pada akhir 2022. Setelah barang UKM masuk ke e-katalog meningkat, Jokowi memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melaporkan transaksi yang terjadi.
Kalau ada yang masih rendah, Jokowi tidak segan untuk memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengancam melakukan perombakan jajaran menteri kalau masih ada yang belum memenuhi target.
"Saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya. Kementerian, sama saja tapi itu bagian saya itu, Reshuffle. Kayak gini enggak bisa jalan, sudah di depan mata uangnya ada, uang kita sendiri tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit."
