Jokowi Jengkel Soal Impor dan Ancam Reshuffle, Demokrat: Tujukkan Juga ke Pembantunya Yang Buat Gaduh Politik

Suara.com - Presiden Joko Widodo mengancam menteri, kepala daerah, kepala lembaga negara dan BUMN akan dicopot apabila tidak menggunakan anggaran dengan membeli produk-produk dalam negeri. Pasalnya, ia merasa jengkel anggaran negara dan daerah malah lebih sering digunakan untuk membeli barang-barang impor.

Menanggapi hal itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan kemarahan Jokowi tersebut bisa dipahami. Sebab, produk-produk dalam negeri wajib dinikmati oleh warga Indonesia sendiri.

"Bisa dipahami jika kemudian Pak Jokowi keras dan tegas terhadap pejabat-pejabat yang masih bermentalitas bangga dengan impor, padahal kualitas produksi dalam negeri tidak kalah, bahkan bisa lebih baik," kata Kamhar saat dihubungi, Jumat (25/3/2022).

Namun ia menegaskan, bahwa ketegasan Jokowi tersebut seharusnya bisa juga diterapkan kepada para pembantu-pembantu presiden yang hobi buat kisruh kehidupan politik.

"Ketegasan seperti ini pula mestinya ditunjukkan Pak Jokowi terhadap pembantu-pembantunya yang gandrung membuat kisruh situasi politik apalagi dengan agenda-agenda yang inkonstitusional serta mencederai agenda reformasi," ujarnya.

Selain itu, kata dia, Jokowi juga harus tegas terhadap para menterinya yang tak becus mengendalikan harga pangan. Apalagi, pemerintah juga telah kalah oleh para mafia-mafia pangan.

"Termasuk tegas menertibkan pernyataan pembantu-pembantunya yang saling kontradiksi. Mendag bilang permainan mafia pangan, tapi sampai sekarang belum ada yang diumumkan dan berpotensi Mendag menyebarkan kabar bohong di satu sisi, di sisi lainnya KSP Moeldoko menyatakan tak ada mafia pangan, murni tata niaga," tuturnya.

Sementara di sisi lain, Kamhar enggan mencampuri soal ancaman perombakan kabinet atau reshuffle yang disampaikan Jokowi. Menurutnya, hal itu merupakan hak prerogratif.

"Terkait ancaman reshuffle, itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden," katanya.

Ancaman Presiden

Sebelumnya, Jokowi tidak segan mengancam akan mengganti jajaran kabinetnya dan para kepala daerah yang tidak menggunakan anggaran untuk membeli produk-produk dalam negeri. Pasalnya, saat ini anggaran negara dan daerah malah lebih sering digunakan untuk membeli barang-barang impor.

Pemerintah mengalokasikan Rp400 triliun anggaran belanja untuk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM tahun 2022. Akan tetapi, anggaran itu baru digunakan senilai Rp214 triliun saja.

Ia lantas menyinggung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang baru menggunakan anggaran Rp2 triliun. Padahal anggarannya sebesar Rp29 triliun.

Itu disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, kepala lembaga, kepala daerah se-Indonesia dan BUMN tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3).

"Ini kelihatannya ada yang enggak semangat di dalam kementerian," kata Jokowi sebagaimana dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi berang ketika melihat pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah digunakan untuk membeli barang-barang impor. Padahal barang-barang impor yang dibeli itu juga diproduksi di dalam negeri.

Ia lantas meminta ada peningkatan jumlah barang UKM di daerah untuk segera masuk ke e-katalog. E-katalog sendiri merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP). Aplikasi tersebut menjadi wadah berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Jokowi menargetkan 1 juta produk UKM masuk ke e-katalog pada akhir 2022. Setelah barang UKM masuk ke e-katalog meningkat, Jokowi memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melaporkan transaksi yang terjadi.

Kalau ada yang masih rendah, Jokowi tidak segan untuk memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengancam melakukan perombakan jajaran menteri kalau masih ada yang belum memenuhi target.

"Saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya. Kementerian, sama saja tapi itu bagian saya itu, Reshuffle. Kayak gini enggak bisa jalan, sudah di depan mata uangnya ada, uang kita sendiri tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit."