ICW Tegaskan IKN Tak Bisa Jadi Alasan Penundaan Pemilu, Desak Luhut Buka Big Data ke Publik

Bangun Santoso, Yaumal Asri Adi Hutasuhut

Rabu, 30 Maret 2022 | 13:55 WIB
ICW Tegaskan IKN Tak Bisa Jadi Alasan Penundaan Pemilu, Desak Luhut Buka Big Data ke Publik
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. [Suara.com/Stephanus Aranditio]

Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tidak dapat dijadikan legitimasi untuk melakukan penundaan pemilihan umum yang berdampak terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan, seluruh elite politik dan pemerintahan harus patuh terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya dua priode.

"Tentu kami masih berpegang pada konstitusi, meskipun ada proyek besar (IKN) tidak bisa dijadikan legitimasi bagi pemerintah untuk menunda proses pemilihan umum tahun 2024," ujar Kurnia di di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta Pusat, Rabu (30/3/2022).

ICW lantas menyoroti pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim memiliki Big Data 110 juta pengguna media sosial menginginkan penundaan pemilu.

Mereka mempertanyakan kewenangan Luhut sebagai menteri untuk menyampaikan hal tersebut.

"Yang pertama bagaimana Luhut menjelaskan secara hukum kaitan antara pengumpulan data tersebut dengan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Kedua kapan mereka melakukan pengumpulan Big data itu, tujuannya dan bagaimana metodologinya," kata Kurnia.

"Selama ini kami mencermati pemberitaan cukup banyak pihak-pihak yg concern terhadap data tersebut dan justru meragukan keabsahan legalitas pencarian big data tersebut," sambungnya.

Oleh karenanya ICW meminta agar Luhut membuka Big Data yang diklaimnya ke hadapan publik. Jika, tidak mampu menjelaskan hal itu, Presiden Joko Widodo diminta untuk menegur dan mengevaluasi Luhut.

"Kami tentu tidak menginginkan seorang pejabat publik bicara tanpa ada bukti yang kongkret. Kalau ini dia tidak bisa jelaskan, maka seharusnya Presiden dapat menegur dan mengevaluasi kinerja suadara Luhut, karena bicara tanpa ada disertai kewenangan dan juga data yang jelas," tegas Kurnia.

baca juga

Seperti diketahui wacana penundaan pemilu menjadi bola liar di kalangan elit politik dan pemerintah. Bahkan Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengklaim ada ratusan jutaan orang di media sosial yang setuju terkait wacana penundaan Pemilu 2024.Luhut mengatakan bahwa ratusan juta orang itu menginginkan presiden Jokowi memperpanjang masa jabatannya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Menyoal Big Data Penundaan Pemilu, ICW Desak Jokowi Tegur Luhut: Bicara Di Luar Kewenangan

Menyoal Big Data Penundaan Pemilu, ICW Desak Jokowi Tegur Luhut: Bicara Di Luar Kewenangan

News | Rabu, 30 Maret 2022 | 13:42 WIB

Datangi Kantor Luhut, ICW Minta Big Data soal Penundaan Pemilu Dibuka ke Publik

Datangi Kantor Luhut, ICW Minta Big Data soal Penundaan Pemilu Dibuka ke Publik

News | Rabu, 30 Maret 2022 | 12:43 WIB

Usai Silatnas Apdesi Siap Dukung Jokowi Tiga Periode, PKS: Bukti Ada Pembiaran dari Presiden

Usai Silatnas Apdesi Siap Dukung Jokowi Tiga Periode, PKS: Bukti Ada Pembiaran dari Presiden

News | Selasa, 29 Maret 2022 | 20:35 WIB

Sekjen PDIP soal Isu Penundaan Pemilu 2024: Setop Wacana Tak Produktif Itu

Sekjen PDIP soal Isu Penundaan Pemilu 2024: Setop Wacana Tak Produktif Itu

Riau | Selasa, 29 Maret 2022 | 10:29 WIB

Tolak Penundaan Pemilu, Warga Maluku Se-Jabodetabek Diklaim Mau Bantu Menangkan Ganjar-Puan Di Pilpres 2024

Tolak Penundaan Pemilu, Warga Maluku Se-Jabodetabek Diklaim Mau Bantu Menangkan Ganjar-Puan Di Pilpres 2024

News | Selasa, 29 Maret 2022 | 09:56 WIB

Soal Penundaan Pemilu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto : Setop Wacana yang Tidak Produktif Itu

Soal Penundaan Pemilu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto : Setop Wacana yang Tidak Produktif Itu

Bali | Selasa, 29 Maret 2022 | 09:51 WIB

Tegas Tolak Penundaan Pemilu, Sekjen PDIP: Kami Tak Akan Jilat Ludah Sendiri, Jadi Hentikan!

Tegas Tolak Penundaan Pemilu, Sekjen PDIP: Kami Tak Akan Jilat Ludah Sendiri, Jadi Hentikan!

News | Selasa, 29 Maret 2022 | 08:02 WIB

Terkini

Eks Kepala BNPB Suharyanto Diperiksa POM TNI, KPK Dalami Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai

Eks Kepala BNPB Suharyanto Diperiksa POM TNI, KPK Dalami Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai

News | Selasa, 17 November 2026 | 23:48 WIB

Kolaborasi Spesial Afgan, DJ Winky, dan Maxime Bouttier, Bakal Bawa AURA ke Panggung ZAP Fest

Kolaborasi Spesial Afgan, DJ Winky, dan Maxime Bouttier, Bakal Bawa AURA ke Panggung ZAP Fest

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 23:12 WIB

Perbanas Institute Kampiun Campus League Jabodetabek, UNJ Sempurna di Sektor Putri

Perbanas Institute Kampiun Campus League Jabodetabek, UNJ Sempurna di Sektor Putri

Bola | Selasa, 17 November 2026 | 23:02 WIB

Kickboxing Indonesia Punya Wajah Baru, Padukan Duel Panas dan Hiburan

Kickboxing Indonesia Punya Wajah Baru, Padukan Duel Panas dan Hiburan

Sport | Selasa, 17 November 2026 | 22:44 WIB

Raffi Ahmad Minta Maaf soal Kerja Sama KKP, Alokasikan Rp15 Miliar untuk Korban Bencana

Raffi Ahmad Minta Maaf soal Kerja Sama KKP, Alokasikan Rp15 Miliar untuk Korban Bencana

Video | Selasa, 17 November 2026 | 22:15 WIB

Gubernur Khofifah Pimpin Misi Dagang dan Investasi Jatim-Jabar, Catatkan Transaksi Rp8,616 Triliun

Gubernur Khofifah Pimpin Misi Dagang dan Investasi Jatim-Jabar, Catatkan Transaksi Rp8,616 Triliun

Jatim | Selasa, 17 November 2026 | 22:10 WIB

Ditanya Peluang Jadi Cawapres Gantikan Gibran, Natalius Pigai: Saya Triple Minoritas!

Ditanya Peluang Jadi Cawapres Gantikan Gibran, Natalius Pigai: Saya Triple Minoritas!

News | Selasa, 17 November 2026 | 22:00 WIB

Parkir Liar Blok M Makin Semrawut, Dishub Akan Siapkan Penjagaan Gabungan Tiap Akhir Pekan

Parkir Liar Blok M Makin Semrawut, Dishub Akan Siapkan Penjagaan Gabungan Tiap Akhir Pekan

News | Selasa, 17 November 2026 | 21:45 WIB

Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya

Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 21:37 WIB

Formasi CPNS 2026 Apa Saja? Ini 4 Posisi Paling Dibutuhkan

Formasi CPNS 2026 Apa Saja? Ini 4 Posisi Paling Dibutuhkan

Lifestyle | Selasa, 17 November 2026 | 21:19 WIB

×