Suara.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menilai, bahwa sangat disayangkan jika para kepala desa dimanfaatkan masuk ranah politik dengan mendorong wacana memeperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Pernyataan Herzaky tersebut menanggapi Surtawijaya yang mengklaim sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI yang menyatakan mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode. Surtawijaya menyebut kalau APDESI siap deklarasi dukung Jokowi tiga periode.
"Kasihan ini kepala desa yang seharusnya fokus pada upaya pembangunan di desanya, malah didorong-dorong untuk masuk ranah politik, apalagi kalau ternyata dibarter dengan pencairan dana untuk desanya," kata Herzaky kepada wartawan, Kamis (31/3/2022).
Menurutnya, jika benar demikian hanya akan menimbulkan konflil horizontal di desanya masing-masing. Ia mengatakan, masyarakat desa yang tidak sependapat dengan para kepala desanya, bisa melakukan perlawanan, dan memunculkan konflik baru di grass root.
"Masyarakat sedang susah, kini mau dibelah di grass root oleh segelintir oligarki elit. Jahat sekali elite-elite yang berupaya terus mendorong usulan tiga periode dengan mengorbankan rakyat di akar rumput," tuturnya.
"Kasihan ini Pak Jokowi kalau situasi seperti ini terus terjadi," sambungnya.
Ia mengatakan, seharusnya Jokowi meninggalkan legacy yang baik mewariskan demokrasi yang semakin matang di Indonesia.
"Tapi, akibat ambisi dan kelakuan segelintir elit di sekelilingnya, malah nantinya bisa dikenang sebagai pemimpin yang membelah negeri ini polarisasi dan konflik horizontal antar rakyat di tingkat akar rumput. Dianggap merusak demokrasi dan mengangkangi konstitusi demi ambisi segelintir elit," tuturnya.
Lebih lanjut, Herzaky kemudian mempertanyakan apakah Jokowi tak ingin seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjalan trasisi kepemimpinan dengan baik di 2014.
"Ketika Bapak SBY melakukan transisi kepemimpinan nasional di negeri ini untuk pertama kalinya dengan damai dan mulus? Apakah Bapak Presiden Joko Widodo tidak ingin dikenang dengan legacy-nya sebagai sosok pemimpin nasional yang menguatkan praktek kenegaraan yang baik dan sesuai dengan konstitusi?," tandasnya.
Diketahui sebelumnya, Surtawijaya menjelaskan, dukungan tersebut bukan semata-mata keinginan mendadak dari para kepala desa.
Namun ia menganggap kalau Apdesi memiliki utang kepada Jokowi yang sudah mengabulkan tuntutan, di mana salah satunya ialah mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali.
"Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita," ujarnya.
Awalnya, Apdesi hendak melakukan deklarasi bersamaan dengan Silahturahmi Nasional (Silatnas) Apdesi 2022 yang digelar pada hari yang sama. Namun, Surtawijaya menyebut sempat dilarang oleh sejumlah pihak.
"Tadinya mau hari ini, dilarang sama semua. Saya capek dilarang sono-sini," ucapnya.
