Panja Vaksin DPR: Pemerintah Berdosa jika Tak Berikan Vaksin Halal ke Masyarakat

Agung Sandy Lesmana | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Kamis, 07 April 2022 | 10:36 WIB
Panja Vaksin DPR: Pemerintah Berdosa jika Tak Berikan Vaksin Halal ke Masyarakat
Ilustrasi vaksinasi Covid-19. (Riau Online)

Suara.com - Anggota Panja Pengawasan Vaksin Komisi IX DPR-RI, Nur Nadlifah menyebut negara berdosa jika tidak bisa menyediakan vaksin Covid-19 halal untuk masyarakat. Apalagi Indonesia sendiri diketahui warganya mayoritas muslim.

Nadlifah awalnya mempertanyakan, kemampuan kapasitas produksi vaksin yang dimiliki oleh PT. Bio farma (Persero) sebagai BUMN yang mendapatkan tugas khusus dari pemerintah.

Hal ini dikarenakan Biofarma pada tahun 2021 mampu memproduksi vaksin Sinovac yang telah mendapatkan fatwa Halal oleh MUI, sedangkan untuk program vaksinasi booster, vaksin sinovac tidak termasuk dalam jenis vaksin yang disediakan oleh pemerintah.

"Dalam kebijakan kemenkes vaksin Sinovac tidak masuk untuk booster, sementara vaksin Sinovac ini sudah mendapatkan fatwa halal. Sementara lagi vaksin Sinovac yang dijadikan rekomendasi. Karena vaksin booster (saat ini) semuanya belum disediakan vaksin halal," kata Nadlifah saat Rapat Panja Pengawasan Vaksin dengan Biofarma dan BPOM RI, Rabu (6/4/2022) kemarin.

Nadlifah merasa heran mengapa produksi vaksin sinovac tidak ditambahkan. Padahal menurutnya hal itu bisa jadi alternatif vaksin halal untuk masyarakat melakukan suntikan booster.

"Kenapa produksinya tidak ditambah? Sehingga booster ini ada pilihan vaksin halalnya. Ini berapa kali saya ulang karena mayoritas masyarakat Indonesia itu muslim. Kita dosa kalau tidak menyediakan vaksin halal," ungkapnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Anggota Komisi IX DPR RI Nur Nadlifah. ANTARA/Dokumentasi Pribadi

Ia menjelaskan, karena kondisinya saat ini sudah berbeda ketika gelombang varian delta tahun kemarin. Karena kondisi darurat, vaksin yang tidak mendapatkan fatwa halal pun boleh digunakan. 

"Tapi hari ini tidak. Maka dosa pemerintah jika tidak menggunakan vaksin yang sudah mendapatkan fatwa halal. Ini saya ingatkan kita sebagai sesama muslim. Mungkin Bu Penny (Kepala BPOM) dan dari Biofarma bisa memberikan desakan kepada Menkes kasih pilihan. Kalau ternyata masyarakat tidak memilih itu sudah urusannya," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basyir memberikan jawaban terkait kapasitas produksi khusus vaksin covid-19. Dia menuturkan pihaknya sudah mendedikasikan kapasitas produksi 250 juta dosis per tahun. 

"Ini yang kita produksi optimal sejak kita mendapatkan CPOB mulai Q1 dan kita produksi terus sampai Oktober 2021 untuk memenuhi target 125 juta dosis di bio farma," jelasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Stok Vaksin Berlimpah di Bontang, Satgas Covid-19 Akui Partisipasi Masyarakat untuk Vaksin Sulit

Stok Vaksin Berlimpah di Bontang, Satgas Covid-19 Akui Partisipasi Masyarakat untuk Vaksin Sulit

Kaltim | Kamis, 07 April 2022 | 08:00 WIB

Orang Tua Protes Anaknya Terdata Sudah Vaksinasi Covid-19 Tapi Belum Disuntik, Ini Kata Disdikbud Kota Banjar

Orang Tua Protes Anaknya Terdata Sudah Vaksinasi Covid-19 Tapi Belum Disuntik, Ini Kata Disdikbud Kota Banjar

Jabar | Rabu, 06 April 2022 | 20:42 WIB

Studi Israel: Vaksin COVID-19 Dosis Keempat Tingkatkan Perlindungan Lansia Hingga 3 Kali Lipat

Studi Israel: Vaksin COVID-19 Dosis Keempat Tingkatkan Perlindungan Lansia Hingga 3 Kali Lipat

Health | Rabu, 06 April 2022 | 17:28 WIB

Duh! 1,53 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Bakal Kedaluwarsa April 2022, Kualitasnya Bagaimana?

Duh! 1,53 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Bakal Kedaluwarsa April 2022, Kualitasnya Bagaimana?

Health | Rabu, 06 April 2022 | 16:43 WIB

Terkini

Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas

Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 14:45 WIB

3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar

3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 14:45 WIB

Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat

Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 14:40 WIB

Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS

Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 14:38 WIB

Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam

Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 14:36 WIB

Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun

Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 14:36 WIB

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 14:30 WIB

Gus Ipul Bantah Tahan SK Jelang Muktamar PBNU: Itu Kabar Menyesatkan

Gus Ipul Bantah Tahan SK Jelang Muktamar PBNU: Itu Kabar Menyesatkan

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 14:16 WIB

Motif 'Sakit Hati' Gugur di Persidangan! TAUD: Serangan ke Andrie Yunus Itu Operasi, Bukan Dendam

Motif 'Sakit Hati' Gugur di Persidangan! TAUD: Serangan ke Andrie Yunus Itu Operasi, Bukan Dendam

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12 WIB

Hakim Nur Sari Semprot Dirjen Binwasnaker Fahrurozi: Saudara Lahir di Kemnaker, Masa Tidak Tahu?

Hakim Nur Sari Semprot Dirjen Binwasnaker Fahrurozi: Saudara Lahir di Kemnaker, Masa Tidak Tahu?

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 14:03 WIB