Suara.com - Kuasa hukum pelaku pemerkosaan 13 santriwati, Herry Wirawan, mengaku belum mendiskusikan terkait langkah berikutnya setelah kliennya diputus vonis hukuman mati. Pasalnya, mereka mengklaim belum menerima berkas putusan hukuman mati tersebut.
Seorang kuasa hukum Herry Wirawan, Ira Mambo mengungkapkan, kalau pihaknya belum bisa menjelaskan langkah selanjutnya karena belum mempelajari berkas putusan hukuman mati dari Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat.
"Kami belum menerima secara resmi, jadi kita tidak bisa berpendapat, ketika kami menerima. Kami diskusikan dulu dengan terdakwa bagaimana, karena bukan keinginan kami harus keinginan bersama terdakwa," katanya saat dihubungi Suara.com, Jumat (8/4/2022).
Ira menjelaskan, putusan PT Jawa Barat itu sudah bisa dilihat melalui situs resminya. Namun menurut mekanisme yang berlaku, pihaknya harus menerima berkas aslinya terlebih dahulu.
Adapun prosesnya itu harus melalui Pengadilan Negeri (PN) Bandung dahulu untuk diterima oleh kepaniteraan pidana. Baru setelah itu dikirimkan kepada kuasa hukum Herry Wirawan.
Kuasa hukum mendapatkan waktu sekitar tujuh hari setelah menerima berkas untuk mempelajarinya dan memutuskan langkah selanjutnya.
"Nah, sejak diambil itu lah nanti diberi waktu tujuh hari mau melakukan tindakan apa. Apakah kasasi, apabila tujuh hari tidak menyatakan kasasi dan sebagainya berarti dianggap menerima," tuturnya.
Sebelumnya, Majelis Hakim PT Bandung mengabulkan vonis hukuman mati terhadap pelaku pemerkosaan 13 santriwati Herry Wirawan.
Ketua Majelis Hakim PT Bandung Herri Swantoro mengabulkan hukuman tersebut setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding atas putusan PN Bandung, yang menghukum Herry pidana penjara seumur hidup.
"Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati," kata Herri Swantoro di Bandung, Jawa Barat, Senin.
Dalam putusan itu, hakim memperbaiki sejumlah putusan PN Bandung. Herry Wirawan juga diputuskan oleh hakim untuk tetap ditahan.
Hukuman itu sesuai Pasal 21 KUHAP jis Pasal 27 KUHAP jis Pasal 153 ayat ( 3) KUHAP jis ayat (4) KUHAP jis Pasal 193 KUHAP jis Pasal 222 ayat (1) jis ayat (2) KUHAP jis Pasal 241 KUHAP jis Pasal 242 KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 1983.
Kemudian Pasal 81 ayat (1), ayat (3) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.
Selain vonis mati, Herry juga diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp 300 juta lebih. Vonis itu menganulir putusan PN Bandung, yang sebelumnya membebaskan Herry dari hukuman pembayaran ganti rugi terhadap korban tersebut.
"Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan untuk membebankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bahwa hal ini bertentangan dengan hukum positif yang berlaku," kata Hakim.
