Klaim Big Data Yang Bikin Luhut Kian Tersudut

Suara.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 tengah menjadi bola liar di kalangan elite politik Tanah Air. Mulai dari ketua parpol hingga menteri awalnya ramai-ramai menyuarakan penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Satu yang bikin heboh adalah pernyataan Menko Kemaritiman Dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim punya big data soal ratusan juta orang di media sosial yang setuju terkait wacana penundaan pemilu 2024.

Bahkan ratusan juta orang itu menginginkan masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang. Sontak pernyataan sang menteri yang banyak memiliki jabatan di pemerintah Jokowi ini memantik perhatian publik.

Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi menyebut, bahwa klaim big data luhut itu berdasarkan dari data internal. Hanya saja, ia enggan membeberkan data lengkap dan metode ilmiah pengumpulan data tersebut.

Herannya, sejumlah tak lama usai pernyataan Luhut itu muncul sejumlah dukungan. Salah satunya adalah dari Wakil Ketua DPR yang juga Ketum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Ia bahkan terang-terangan meminta adanya penundaan pemilu.

Bikin Panas Tokoh Elite

Klaim big data Luhut tak ayal banyak menuai kritik. Sorotan datang dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pengamat, elite politik, bahkan dari lingkaran PDIP yang notabene adalah partai utama pengusung Jokowi.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto dalam beberapa kesempatan dengan tegas menolak adanya wacana penundaan pemilu. Ia juga menegaskan Jokowi taat konstitusi, artinya baik PDIP dan Jokowi pastinya menolak adanya wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Bahkan, pada Rabu (6/4/2022) lalu, dengan tegas Presiden Jokowi mewanti-wanti para menterinya agar fokus bekerja dan tak lagi berbicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan sampai ada yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan (pemilu), urusan perpanjangan (masa jabatan presiden). Ndak!," tegas Jokowi.

Ia memperingatkan juga agar menterinya tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

"Fokus bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," katanya.

Didesak Buka Big Data

Penegasan Jokowi tentu menjadi alarm bagi Luhut dan sejumlah elite lainnya yang awalnya terang-terangan meminta penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Faktanya, Luhut sampai saat ini tak juga membuka klaim big data yang disebutnya menjadi alasan kuat adanya penundaan pemilu.

Terkini, klaim big data Luhut juga menuai sorotan keras dari dua elite. Pertama adalah Wiranto.

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu menilai tidak mungkin adanya amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 apalagi kalau hanya berdasarkan big data dukungan masyarakat untuk penundaan pemilu.

Wiranto meminta apabila memang benar ada big data tersebut untuk diperlihatkan kepadanya.

"Ya, sudah ndak mungkin. Kalau ada datanya sini kasih kan ke saya, saya bisa jawab," kata Wiranto di kantor Wantimpres, Jakarta Pusat, Jumat (8/4/2022).

Kalau memang big data itu hanya sekedar ucapan, maka Wiranto menganggap isu penundaan pemilu itu hanya menjadi pembahasan yang tidak kunjung selesai. Apalagi ia lebih memilih untuk berpikir secara rasional terkait isu tersebut.

Kemudian, politikus PDIP Adian Napitupulu mendesak Luhut hingga tokoh yang mendengungkan big data penundaan pemilu menjelaskan kepada publik dari mana dan bagaimana metode ilmiah pengumpulan datanya.

"Angka 100-an juta itu dari mana saja? Kenapa paparan tersebut penting? Karena suara rakyat tidak bisa di klaim semena-mena," ucap Sekretaris Jenderal Persatuan Nasional Aktivis '98 itu.

Julukan Menteri Segala Urusan

Meski menuai banyak 'serangan' fakta terbaru adalah Luhut Binsar Pandjaitan benar-benar menjadi menteri 'segala urusan'. Julukan itu sejak lama digaungkan netizen di Indonesia juga berbicara soal sepak terjang Luhut.

Hal itu tampak dari seabrek jabatan yang diamanahkan Presiden Jokowi kepada Luhut.

Paling terkini adalah Luhut ditunjuk Jokowi menjadi Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional. Penunjukan ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.

erpres Nomor 53 Tahun 2022 itu diteken Jokowi 6 April 2022. Di mana kedudukan dan tugas SDA diatur di Pasal 4 dan Pasal 5.

Usut punya usut, ternyata posisi Luhut sebagai Ketua Dewan SDA Nasional ini menggeser Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Sebelum ini, Luhut sudah banyak sekali mendapatkan amanah jabatan dari Presiden Jokowi. Yang pasti adalah Menko Perekonomian dan Investasi. Kemudian Wakil Ketua KPCPEN, Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali.

Kemudian sebagai Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Ada juga jabatan Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Ketua Tim Gernas BBI, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Sebelum menjadi Menko Perekonomian dan Investasi, Luhut juga pernah ditunjuk Jokowi menjadi Kepala KSP dan Menko Polhukam.