Anies Baswedan, Dari Pilkada Penuh Isu SARA Jadi Pemimpin Paling Demokratis

Suara.com - Konstelasi menuju Pemilu 2024 kian hangat setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jakarta terang-terangan mendukung Anies Baswedan sebagai presiden selanjutnya. Sejumlah kalangan melihat Anies lebih demokratis dalam mengelola pemerintahan, termasuk Ray Rangkuti.

Direktur Lingkar Madani Indonesia itu cukup terkejut dengan kemampuan Anies membawa DKI Jakarta sebagai daerah dengan indeks demokrasi terbaik di Indonesia versi BPS. Sejak Anies menjabat Gubernur DKI, indeks demokrasi wilayah tersebut terus merangkak naik.

“DKI mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan indeks demokrasi. [DKI] terus nomor satu, naik terus ratingnya, meski ada satu poin yang menurun yakni kebebasan sipil. Tapi yang lain naik,” ujar Ray dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refly Harun Official, Senin (18/4/2022).

Kemampuan Anies mengelola demokrasi dinilai cukup istimewa mengingat keterpilihannya dalam Pilgub DKI 2017 banyak diwarnai isu SARA. Namun ketika terpilih, Ray menilai Anies mampu merangkul semua kalangan dan menjaga persatuan antarwarga DKI Jakarta. Kemampuan menjaga demokrasi itu justru yang semakin sulit ditemukan pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo.  

“Anies memenangi pilkada penuh dengan intrik SARA, tapi empat tahun kepemimpinannya relatif demokratis. Namun ada presiden yang dipilih dengan harapan mampu menjaga demokrasi dan kebhinekaan, tapi setelah terpilih dua kali, indeks demokrasi [Indonesia] malah menurun,” ujar pengamat politik asal Mandailing Natal itu.

Dia mengaku belum menemukan alasan sahih kenapa Pilkada 2017 yang penuh isu SARA justru mampu melahirkan pemimpin demokratis. Di sisi lain, pemipin yang digadang-gadang mampu mengembangkan demokrasi justru membawa demokrasi di ambang kebangkrutan. Ray melihat pemerintahan Jokowi pada periode kedua memiliki dua catatan erah, salah satunya ancaman terhadap kebebasan sipil.

“Ada dua aspek menakutkan, menguatnya nepotisme politik, bahkan dipraktikkan oleh keluarga Jokowi. Kedua ancaman terhadap kebebasan sipil. Bagi saya, kebebasan adalah harkat tertinggi dari kemanusiaan,” kata dia.

Lebih lanjut, Ray melihat ada kecenderungan fanatisme buta dari sebagian pendukung Jokowi yang membuat mereka tak bisa melihat dengan fair realitas yang ada. Menurut Ray, pemilih Jokowi memiliki kontrak janji pada yang dipilih, bukan kontrak mati. Sehingga pemilih berhak mengkritik apabila ada kebijakan yang dianggap tak sesuai dengan kontrak awal.

“Kita sering terbelah karena kontrak mati. Itu enggak boleh lagi diajarkan sama pemilih. Kontrak ya berdasarkan janji, kontrak janji atau kontrak visi. Kalau enggak dijalankan ya kritik dia, awasi dia. Itulah sikap pemilih yang rasional,” ujarnya.