Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT minyak goreng berjalan dengan baik. Ia mengaku tidak mendengar permasalahan yang terjadi di dalam proses penyalurannya.
Adapun penyaluran BLT minyak goreng tersebut dilakukan baik melalui kantor pos maupun kelurahan.
"Saya enggak mendengar ada hal yang di lapangan yang menghambat," kata Jokowi usai meninjau Pasar Bangkal Baru, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu (20/4/2022).
Jokowi berharap dengan adanya penyaluran BLT minyak goreng bisa memperkuat daya beli masyarakat. Ia juga ingin penyaluran BLT tersebut bisa mengurangi beban masyarakat akibat harga minyak goreng yang tengah melonjak naik.
"Kita harapkan beban yang terjadi karena ada tambahan harga bisa tertutupi dari BLT Migor."
Minta Usut Kasus Mafia Migor
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi meminta agar aparat hukum bisa mengusut tuntas para mafia minyak goreng.
"Kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan empat tersangka urusan minyak goreng ini dan saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain ini bisa mengerti," jelasnya.
Jokowi lantas mengungkapkan kalau minyak goreng masih menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai. Padahal pemerintah sudah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat membutuhkan dengan harapan bisa membeli minyak goreng.
Baca Juga: Pos Indonesia Kejar Target Penyaluran BLT Minyak Goreng Rampung Sebelum Lebaran
Hal yang diinginkan Jokowi ialah harga minyak goreng di pasaran itu sebisa mungkin mendekati harga normal. Akan tetapi itu masih sulit diwujudkan lantaran harga minyak pada skala internasional masih tinggi.
"Sehingga kecenderungan produsen itu pengennya ekspor, memang harganya tinggi di luar," ujarnya.
Pemerintah sempat berupaya untuk menyiasatinya dengan mengeluarkan kebijakan harga ecer tertinggi (HET) untuk minyak curah dan memberikan subsidi bagi para produsen.
Akan tetapi, yang Jokowi ketahui harga minyak goreng di pasaran saat ini masih terbilang kacau.
"Di pasar saya lihat minyak curah banyak yang belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan, artinya memang ada permainan," tuturnya.
