Suara.com - Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menjalani salat Idul Fitri 2022 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Senin (2/5/2022). Dirinya mengklaim banyak warga yang kecewa terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tidak melaksanakan salat Ied di Masjid Istiqlal.
Fadel menganggap bahwa semestinya Jokowi bisa melangsungkan salat Idul Fitri di ibu kota terlebih dahulu.
"Banyak yang kecewa. Ini kan ibu kota, harusnya diutamakan dulu," kata Fadel.
Masjid Istiqlal yang notabene masjid terbesar di Asia Tenggara dinilai Fadel semestinya bisa diramaikan oleh pejabat-pejabat negara pada momentum lebaran. Apalagi lebaran pada tahun ini menjadi terasa spesial bagi warga karena sudah dua tahun tidak bisa menjalankan salat Id berjemaah akibat adanya pandemi Covid-19.
"(Memang) banyak pejabat. Tapi banyak menteri-menteri yang tak ada. tokoh-tokoh kurang. Wapresnya yang ada," ujarnya.
Selain Fadel, ada Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menjalankan salat Id di Masjid Istiqlal. Ini kali pertama Ma'ruf melangsungkan salat Id bersama masyarakat setelah dua tahun harus melaksanakannya di rumah dinas.
Jokowi Tidak Gelar Halal Bihalal
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan untuk merayakan Idulfitri 2022 di luar DKI Jakarta. Jokowi memilih untuk berlebaran di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hal tersebut disampaikan Jokowi usai meninjau lokasi sirkuit Formula E di Jakarta Utara, Senin (25/4/2022).
Baca Juga: Tingginya Antusiasme Warga untuk Salat Id, Saf Jemaah Sampai ke Halaman Masjid Istiqlal
"Saya mudik ke Solo tapi saya enggak ke Solo jadi saya ke Yogyakarta," kata Jokowi.
Jokowi mengaku belum mengetahui berapa lama ia akan menghabiskan waktu di Yogyakarta. Kendati demikian ia berencana bakal menjalankan salat Ied di sana.
"insyaAllah iya (salat Id di sana)," ucapnya.
Meski begitu, Jokowi masih belum mau untuk menggelar halal bihalal terutama yang secara terbuka mengundang masyarakat luas.
Hal tersebut sesuai dengan imbauan bagi para pejabat untuk menghindari menggelar open house dengan jumlah tamu yang banyak.
"Ndak. Seperti yang sudah saya sampaikan, halal bihalal terutama yang menyangkut kerumunan orang banyak, pemerintah ajak sebaiknya tidak. utamanya untuk para pejabat."
