Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menanggapi soal tewasnya jurnalis Al Jazeera lantaran ditembak oleh pasukan Israel. Ia mengatakan bahwa pembunuhan jurnalis Al Jazeera Shireen Abu Akleh oleh pasukan Israel itu merupakan tindakan yang sangat keji dan melanggar hukum humaniter internasional.
"Ini kejahatan yang sangat keji dan jelas-jelas melanggar hukum humaniter internasional. Setiap insan pers yang bertugas dan apalagi sudah menggunakan identitas pers, tidak boleh menjadi sasaran kekerasan oleh pihak mana pun," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Sukamta mengatakan peristiwa penembakan itu ada unsur kesengajaan untuk melakukan pembunuhan terhadap wartawan sebagai upaya untuk menutupi fakta-fakta kejahatan yang dilakukan oleh tentara Zionis di wilayah pendudukan Tepi Barat.
"Upaya yang sama juga pernah dilakukan oleh tentara Israel dengan melakukan pengeboman terhadap kantor Al Jazeera di Jalur Gaza yang juga menampung wartawan Associated Press (AP)," kata dia.
Wakil Ketua Fraksi PKS itu meminta pemerintah Indonesia untuk mendorong upaya penyelidikan secara menyeluruh dan transparan atas kasus pembunuhan jurnalis Al Jazeera ini oleh otoritas Palestina dan pemerintah Israel dengan melibatkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
"Upaya penyelidikan atas kasus pembunuhan ini penting untuk dilakukan, dan pelaku harus diberikan hukuman yang setimpal," kata Sukamta.
Hal itu penting untuk dilakukan sehingga ada rasa aman bagi insan pers yang bertugas di lapangan, katanya.
Dengan adanya kasus ini, lanjut dia, PBB mestinya juga memberikan peringatan keras kepada Israel untuk menghentikan tindakan brutalnya kepada wartawan dan masyarakat sipil.
Anggota DPR asal Yogyakarta itu menyatakan kekerasan di Palestina akan terus berlangsung selama Israel masih menduduki wilayah Palestina.
Baca Juga: Pembunuhan Jurnalis Palestina Berpotensi Jadi Kejahatan Perang
"Akar masalahnya penjajahan masih terus berlangsung. Maka kita sangat berharap pemerintah Indonesia terus mengupayakan melalui diplomasi internasional untuk mendorong kembali skema Solusi Dua Negara dan hadirnya kemerdekaan Palestina," ujar Sukamta. (ANTARA)
