Massa Buruh Geruduk Gedung DPR di Hari Libur

Suara.com - Massa Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia mulai berkumpul dan berdatangan di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta untuk menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka perayaan puncak Hari Buruh Internasional, Sabtu (14/5/2022).

Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi massa tiba sekira pukul 10.30 WIB di Gedung DPR RI usai melakukan longmarch dari depan Gedung TVRI Jalan Gerbang Pemuda, Senayan.

Sejumlah mobil komando dikerahkan oleh massa dalam aksi kali ini. Berbagai macam atribut dari mulai spanduk-spanduk, poster, hingga panji-panji dibawa oleh massa dalam aksi depan Gedung DPR RI.

Massa terlihat mayoritas mengenakan pakaian seragam berwarna oranye identik dengan Partai Buruh.

Adapun Jalan Gator Subroto depan Gedung DPR RI mengarah ke Slipi, Jakarta Barat praktis tak bisa dilewati oleh lalu lalang kendaraan. Jalan tersebut nampak ditutup dan aparat kepolisian melakukan pengalihan.

Setidaknya mereka akan menyampaikan 18 tuntutan dalam aksi ini.

Nantinya usai melakukan aksi massa sedianya akan berkumpuk dan menggelar acara May Day Fiesta di Stadion Utama GBK.

Adapun 18 tuntutan massa aksi buruh di depan Gedung DPR RI yakni;

1.Tolak Omnibus law UU Cipta Kerja;

2. Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM, dan gas;

3. Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB;

4. Tolak upah murah;

5. Hapus outsourcing;

6. Tolak kenaikan pajak PPn;

7. Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran;

8. Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan;

9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria;

10. Stop kriminalisasi petani;

11. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis;

12. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS;

13. Pemberdayaan sektor informal;

14. Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;

15. Driver Ojol adalah pekerja, bukan mitra kerja yang tidak jelas hubungan kerjanya;

16. Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang;

17. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); dan

18. Tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya.