Bandingkan dengan AHY, Demokrat Jakarta: Elektabilitas Anies Setelah Lengser Akan Terkuras

Dwi Bowo Raharjo | Fakhri Fuadi Muflih | Suara.com

Selasa, 24 Mei 2022 | 20:08 WIB
Bandingkan dengan AHY, Demokrat Jakarta: Elektabilitas Anies Setelah Lengser Akan Terkuras
Gubernur Jakarta Anies Baswedan bersama AHY di acara pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat DKI. (Suara.com/Fakhri)

Suara.com - Ketua DPD Demokrat Jakarta, Mujiyono, mengakui Gubernur Anies Baswedan memang memiliki elektabilitas untuk menjadi Calon Presiden (Capres) yang tinggi saat ini. Namun ke depannya, peluang yang dimilikinya saat ini bisa saja menurun.

Sejumlah lembaga survei menempatkan nama Anies Baswedan dalam bursa calon Presiden dalam Pemilu 2024 nanti. Salah satunya, Indikator Politik Indonesia pada 14-19 April 2022, menempatkan Anies Baswedan pada posisi ketiga sebagai Capres dengan trend naik dari 17,1 persen menjadi 19,4 persen.

Menurut Mujiyono, tingginya elektabilitas Anies saat ini dikarenakan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun, ketika lengser Oktober mendatang, Anies harus menunggu dari 2022 sampai 2024 tanpa ada panggung politik.

“Bagaimana Anies langkah ke depan, terus memposisikan diri, terus bergerak jangan kendor. Karena dua tahun ini bisa bikin elektabilitas turun,” ujar Mujiyono dalam keterangan tertulis, Selasa (24/5/2022).

Mujiyono membandingkan Anies dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Meski elektabilitas AHY tak sampai setinggi Anies, tetapi putra eks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu memiliki partai politik.

“Sementara Ketum meski elektabilitasnya masih jauh dari Anies tapi kendaraannya ada jadi masih bisa," ucapnya.

Meski tak secara gamblang mengajak Anies masuk Demokrat, Mujiyono menyebut adanya partai bisa membantu Anies untuk melakukan safari politik ke berbagai daerah.

"Kalau Anies mau ke daerah gimana. Nah kalau AHY ke daerah jelas di sana ada kepengurusan, infrastruktur, jadi seorang Ketum kan berhak datang ke wilayah-wilayah,” jelasnya.

Mujiyono menyarankan Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk masuk partai politik. Pasalnya, Anies memiliki elektabilitas tinggi untuk menjadi Calon Presiden (Capres).

Ia menilai, persaingan menuju Pilpres 2024 mendatang makin ketat meski elektabilitas Anies saat ini cukup tinggi. Perlu menjadi kader untuk mendapatkan kendaraan politik yang mumpuni.

“Makanya saran saya segeralah jadi kader partai politik, untuk menjaga elektabilitas supaya bisa bergerak di situ. Jadi ibaratnya nyetir mobil Anies mobil sewaan, sementara Ketum meski langkahnya belum secepat Anies tapi mobil sendiri,” pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Elektabilitas Tinggi, Demokrat DKI Jakarta Sarankan Anies Masuk Partai

Elektabilitas Tinggi, Demokrat DKI Jakarta Sarankan Anies Masuk Partai

Jakarta | Selasa, 24 Mei 2022 | 20:03 WIB

Singgung Kenaikan BBM di Singapura Tinggi, Jokowi: Kenapa Harga di Indonesia Masih Rendah Karena Ditahan Terus

Singgung Kenaikan BBM di Singapura Tinggi, Jokowi: Kenapa Harga di Indonesia Masih Rendah Karena Ditahan Terus

News | Selasa, 24 Mei 2022 | 19:38 WIB

Anies Baswedan Minta Gubernur Gubernur DKI Jakarta Selanjutnya lakukan Ini di pulau Seribu

Anies Baswedan Minta Gubernur Gubernur DKI Jakarta Selanjutnya lakukan Ini di pulau Seribu

Bekaci | Selasa, 24 Mei 2022 | 18:49 WIB

Kental Unsur Betawi, Ini 5 Poin Alasan Anies Baswedan Pilih Nama Jakarta Hajatan untuk HUT DKI

Kental Unsur Betawi, Ini 5 Poin Alasan Anies Baswedan Pilih Nama Jakarta Hajatan untuk HUT DKI

News | Selasa, 24 Mei 2022 | 18:38 WIB

Ditunjuk Presiden Jokowi Urus Minyak Goreng, Menko Luhut: InsyaAllah akan Beres

Ditunjuk Presiden Jokowi Urus Minyak Goreng, Menko Luhut: InsyaAllah akan Beres

News | Selasa, 24 Mei 2022 | 18:27 WIB

Soal APBN dan APBD, Presiden Jokowi Ingatkan Uang Rakyat Jangan Dibelanjakan Barang-barang Impor

Soal APBN dan APBD, Presiden Jokowi Ingatkan Uang Rakyat Jangan Dibelanjakan Barang-barang Impor

Jawa Tengah | Selasa, 24 Mei 2022 | 18:27 WIB

Terkini

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:09 WIB

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 20:04 WIB

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:59 WIB

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:55 WIB

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:48 WIB

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:42 WIB

Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan

Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 19:14 WIB

Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!

Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:55 WIB

Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup

Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:37 WIB

PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar

PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar

News | Selasa, 05 Mei 2026 | 18:34 WIB