Suara.com - Belum lama ini Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, membeberkan fakta ironis tentang kondisi BUMN yang diperkirakan rugi besar pada tahun ini. Menkeu menyatakan Pertamina berpotensi rugi Rp191 triliun, sedangkan PLN rugi hingga Rp71 triliun.
Kondisi tersebut dinilai sudah sangat tidak ideal dan berpotensi membahayakan keuangan negara. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengaku sudah memprediksi kerugian besar tersebut sejak jauh hari. Pada tahun 2017, Said Didu sempat menyebutkan bakal muncul masalah besar di ujung pemerintahan Joko Widodo terkait kondisi BUMN. “Saya tidak kaget dengan angka tersebut. Selama ini BUMN ini bagaikan karpet yang menyembunyikan sampah,” ujar Said Didu dalam video yang diunggah di kanal YouTube Karni Ilyas Club, Rabu (25/5/2022) malam.
Analogi tersebut tak lepas dari kebiasaan pemerintah yang kerap memberikan tugas yang membebani BUMN. Tak hanya masalah BBM dan listrik, hal itu menurut Said Didu juga berlaku saat pemerintah memberikan penugasan BUMN terkait untuk pembangunan bandara hingga jalan tol. Said Didu menyebut pemerintah berhak memberikan penugasan tertentu pada BUMN. Masalahnya, imbuh dia, pemerintah kerap lalai mengganti biaya yang dikeluarkan BUMN. “Apabila beri penugasan maka pemerintah harus ganti biaya plus margin,” kata dia.
Dia menyindir Menteri BUMN, Erick Thohir, yang tak terlihat ngotot untuk memperjuangkan kondisi kementeriannya. Menurut Said Didu, yang justru berjuang untuk kesehatan BUMN saat ini justru Kemenkeu dan Kementerian ESDM. “Problemnya, saya tidak pernah dengar Menteri Bumn ngotot memperjuangkan, itu sumber masalahnya.”
Juru Bicara Menteri BUMN, Arya Sinulingga, ikut angkat bicara terkait Pertamina dan PLN yang diperkirakan bakal mengalami kerugian besar. Arya menilai apa yang disampaikan Menkeu tentang Pertamina dan PLN belum merupakan kerugian sesungguhnya karena rentang waktu perkiraan sampai bulan Desember 2022. Menurut Arya, kerugian sesungguhnya bisa terjadi jika pemerintah tidak membayar subsidi BUMN. “Ini adalah perkiraan jika pemerintah tidak membayar kompensasi kepada penugasan (BUMN) ini,” kata Arya Sinulingga.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengakui upaya pemerintah untuk menahan harga komoditas energi seperti bahan bakar minyak (BBM) cukup berat. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura dan Jerman, harga BBM di Indonesia masih tergolong murah. Di Singapura harga bensin mencapai Rp27.000 per liter. Sedangkan di Jerman, harga BBM mencapai Rp31.000 per liter. “Kita ini Pertalite Rp7.650 (per liter), Pertamax Rp12.500 (per liter). Negara lain sudah jauh sekali. Kenapa harga kita masih seperti ini ? Karena kita tahan terus, tapi subsidi makin besar. Sampai kapan kita begini ? Ini PR kita semua, menahan harga itu berat,” kata Jokowi dalam acara Evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Selasa (24/5/2022).
Kontributor : Alan Aliarcham
