Dalam Tiga Bulan, Ombudsman RI Terima 2.706 Aduan Dugaan Maladministrasi Pelayanan Publik

Suara.com - Omnudsman RI menerima laporan dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik sebanyak 2.706 aduan pada Triwulan I 2022.

Anggota Ombudsman RI Dadang S Suharmawijaya mengatakan, jumlah laporan tersebut terdiri dari 1.766 laporan dari masyarakat, 893 respon cepat dan 36 laporan investigasi atas prakarsa sendiri.

"Sebanyak 2.706 pengaduan. Dari jumlah pengaduan tersebut terdapat 1766 laporan merupakan laporan masyarakat, kemudian 893 merupakan quick respon, kemudian 36 laporan sebagai investigasi atas prakarsa sendiri," ujar Dadang dalam sambutan Peluncuran Triwulan I Ombudsman RI Tahun 2022 dan Penyerahan Piagam Kepatuhan Tahun 2021 secara daring, Kamis (2/6/2022).

Kata Dadang, Ombudsman juga menerima 2.564 laporan konsultasi non laporan dan 596 tembusan.

Dadang memaparkan pada Triwulan I, Ombudsman telah menyelesaikan sebanyak 1.904 laporan.

Selain itu, Dadang menuturkan dalam rangka mencegah maldministrasi, Ombudsman RI menyarankan perbaikan pelayanan publik. Yakni meliputi isu kekerasan seksual, gencarkan pencegahan mal administrasi, memperkuat pengawasan ketahanan pangan, sengkarut prasyarat kepesertaan BPJS pada layanan publi.

"Kemudian isu kelangkaan minyak goreng kemudian pelayanan sektor kelistrikan, kemudian terkait dengan IKN Ibukota negara, kemudian pelayanan publik di lapas kemudian smart city, kelola pengawasan izin pinjam pakai kawasan hutan," tutur Dadang.

Dadang mengatakan Ombudsman juga menyarankan terkait revisi Permenaker nomor 2 tahun 2002.

Dari sisi potensi kerugian masyarakat, di Triwulan I, Ombudsman kata Dadang telah menyelamatkan 26,8 miliar dari sektor perekonomian, dugaan mafia visa dan karantina.

"Kemudian ada puluhan pegawai RSU MHA Thalib yang dirumahkan, menjadi bahan perbaikan atau saran korektif dari kami," ungkap Dadang.

Karena itu pihaknya berharap pemerintah dan lembaga terkait menindaklanjuti saran perbaikan dalam upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Kiranya saran perbaikan yang disampaikan kepada pemerintah dan lembaga mendapat tindak lanjut sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.