REGIONAL:
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya enggan terburu-buru dalam menentukan figur yang akan diusung sebagai calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) untuk Pilpres 2024.
Apalagi, proses pendaftaran pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024 baru dimulai 2023 mendatang.
"Saya tanya pada beliau (Ketua KPU Hasyim Asy'ari) pendaftaran calon presiden kapan? Lalu Mas Hasyim menjawab Agustus tahun 2023. Masih bulan Agustus saudara-saudara sekalian," kata Hasto dalam acara pengarahan Bimtek Anggota Legislatif PDIP di Kawasan Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, Selasa (14/6/2022).
Hasto menyebut, masih banyak waktu untuk mempertimbangkan siapa figur calon yang akan diusung untuk bertarung di Pilpres mendatang.
Menurutnya, Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang mandat terkait hal tersebut akan mempertimbangkan calon pemimpin dengan baik.
"Jadi masih ada waktu bagi kita, bagi ibu ketua umum yang mendapat mandat dari kongres untuk betul-betul mempertimbangkan dan melihat dengan baik," tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan kriteria figur calon pemimpin yang akan dipertimbangkan partainya untuk dipilih dan diusung. Salah satunya adalah yang mampu bertanggungjawab.
"Karena yang kita cari adalah sosok yang mampu bertanggung jawab kepada 270 juta lebih rakyat Indonesia," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Hasto menegaskan kepada kader partai, jika urusan Pilpres 2024 merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, kader harus bekerja tulen ke bawah bukan hanya untuk menaikkan elektoral semata.
"Bicara capres-cawapres seharusnya bukan mencari sosok dengan elektoral tinggi. Yang penting sebenarnya memastikan agenda kebangsaan PDI Perjuangan. Karenanya kita perkuat konsolidasi. Sehingga ketika tiba saatnya keputusan Ibu Mega menentukan capres-cawapres, kita sudah siapkan kekuatan dari pusat hingga ke daerah," kata Hasto.
Menurutnya, yang paling dilakukan kader kekinian adalah turun ke bawah membantu rakyat. Dengan begitu elektoral akan datang dengan sendirinya.
"Urusan pilpres kami ingatkan itu kewenangan ketua umum, yang kita lakukan adalah bergerak kebawah yang patut kita tingkatkan adalah pergerakan kader-kader partai di tengah rakyat membantu rakyat bukan menaikkan elektoral semata," kata Hasto.
Ia mengatakan, dalam hukum demokrasi ketika seorang bekerja ke bawah, ketika seorang pemimpin menjawab harapan rakyat maka otomatis elektoral akan naik dengan sendirinya. Hasto kemudian menyinggung jika elektoral hanya dipakai untuk kampanye dan pencitraan justru hasilnya tak akan baik.
"Ketika elektoral hanya diperankan sebagai fungsi kampanye, sebagai fungsi pencitraan maka itu hanya bersifat semu," tuturnya.
TERPOPULER