Suara.com - Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (15/6/2022).
Raja Juli akan mendampingi mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memimpin Kementerian ATR/BPN. Dia berjanji akan bekerja keras untuk mewujudkan visi misi Jokowi, terutama di bidang reforma agraria.
"Jadi pak Hadi adalah komandan kita. Saya bagian prajurit di BPN yang nanti bersama teman-teman di lapangan akan bekerja keras mewujudkan visi misi Pak Jokowi terutama reforma agraria," kata Raja Juli usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Raja Juli menuturkan dirinya yang mendampingi Hadi, akan menjalankan tugas sesuai arahan yang telah diberikan Jokowi diantaranya menyelesaikan permasalahan konflik agraria atu pun sengketa lahan.
Dia berharap permasalahan-permasalahan terkait reforma agraria, dapat segera selesai sebelum masa jabatan pemerintahan Jokowi berakhir.
"Oleh karena itu ini harus diselesaikan secara maksimal dan secepat mungkin, dan sebanyak mungkin. Yang kedua proses sertifikasi (penyaluran peningkatan) sertifikasi tanah, kita maksimalkan juga menjelang pak Jokowi selesai masa periode keduanya," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Hadi Tjahjanto yang baru dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menuntaskan persoalan dalam penyediaan lahan untuk pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
"Termasuk di dalamnya, urusan lahan tanah yang berkaitan dengan IKN," kata Presiden Jokowi usai pelantikan menteri dan wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN untuk menggantikan Sofyan Djalil yang telah menjabat sejak 2016 hingga 2022.
Baca Juga: Tugas Berat Hadi Tjahjanto setelah GP Mandalika, Selesaikan Masalah Sengketan Lahan dan IKN
Jokowi pun langsung memerintahkan Hadi untuk menyelesaikan permasalahan lahan sebanyak-banyaknya, termasuk di antaranya sengketa lahan di masyarakat.
Selain itu, Hadi juga ditugaskan untuk meningkatkan penyaluran jumlah sertifikat tanah ke masyarakat agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum.
"Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah dan sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Yang kedua urusan sertifikat, harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Saya yakin Pak Hadi punya kemampuan untuk itu," kata Jokowi.
