Suara.com - Perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (15/6/2022) kemarin cenderung transaksional.
Pernyataan itu disampaikan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa. Dia menyebut masuknya menteri baru kebanyakan dari partai politik.
"Terlihat transaksional, ada bargaining politik misalnya saja Mendag adalah Ketum Parpol, atau Wamendagri ternyata politisi PDI Perjuangan, sudah jelas ini politis," ujar Herry kepada Suara.com, Kamis (16/6/2022).
Ditambah lagi kata Herry, posisi Wamenaker diisi oleh politisi Partai Bulan Bintang (PBB).
"Wamenaker ini sejak dulu cenderung kontraproduktif malah diisi oleh politisi, pasti hasilnya bisa ditebak," kata Herry.
Tak hanya itu, Herry juga menyayangkan kabinet Jokowi saat ini telah jauh dari nilai-nilai profesionalisme dan independensi.
"Kabinet Jokowi hasil resuffle telah bergeser pada praktik transaksi politik ketimbang menempatkan figur yang tepat pada tempat yang benar," kata dia.
Kendati demikian, Herry mendorong figur yang baru terpilih masuk di jajaran kabinet Jokowi fokus pada perbaikan kinerja serta memberikan manfaat kepada kesejahteraan rakyat.
"Yang paling utama adalah mereka yang terpilih benar-benar fokus pada perbaikan kinerja Pemerintahan khususnya peningkatan kesejahteraan rakyat," ucap Herry.
Lebih lanjut, Herry menilai resuffle kabinet kali ini lazim terjadi dan dianggap biasa saja dalam sistem demokrasi.
"Semuanya itu hak prerogratif Presiden, kapan dan siapa pun itu adalah kepentingan penguasa," katanya.
Dilantik Jokowi
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Pedagangan dan mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Zulhas menggantikan Mendag Muhammad Luthfi dan Hadi menggantikan Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil.
Pelantikan tersebut berdasarkan pada Keputusan Presiden nomor 64P Tahun 2022 tentang Pemberhetian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024.
