REGIONAL:
Suara.com - Partai NasDem menghormati hak prerogatif Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang memiliki kewenangan untuk memutuskan calon presiden dari partai banteng bermoncong putih tersebut.
Termasuk kemungkinan nantinya Megawati akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai presiden atau tidak. Sebelumnya, NasDem merekomendasikan nama kader PDIP itu dalam daftar capres pilihan NasDem.
"Kalau di PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDIP sudah menyampaikan hak prerogatif menetapkan capres dari unsur PDIP oleh Ibu Megawati, itu kita hormat," kata Sekjen NasDem Johnny G Plate di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (22/6/2022).
Bukan hanya ke Megawati, NasDem juga melihat dari sikap Ganjar yang menyatakan tegak lurus dengan sikap partainya.
"Untuk itu, kami juga memonitor statemen Pak Ganjar Pranowo, statemen Pak Ganjar Pranowo pun sejalan dengan keputusan Ibu Megawati, yaitu itu adalah kewenangan ibu ketua umum dan menyerahkan kepada ibu ketum," kata Johnny.
Sebelumnya, Megawati hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-2 yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Selasa (21/6/2022). Dalam momen tersebut, Megawati mengungkapkan unek-uneknya terkait pihak yang terus memojokkan PDIP soal Capres 2024.
Saking geramnya, Megawati sampai minta mereka di PDIP yang cerewet soal koalisi dan capres, untuk angkat kaki dari partai berlambang banteng tersebut. Megawati mengingatkan dalam sistem politik di Indonesia saat ini, tidak ada yang namanya koalisi.
"Ada yang tanya mengapa PDIP kok diam saja nggak mau (segera) mencalonkan. Kalian siapa yang berbuat manuver, keluar! Karena tidak ada di PDIP itu yang main dua kaki main tiga kaki, melakukan manuver!" ujar Megawati dengan nada keras dalam Rakernas II PDIP dikutip Hops.id--jaringan Suara.com dari Youtube PDI Perjuangan, Selasa (21/6/2022)
Ia menegaskan bahwa urusan capres di PDIP adalah wewenangnya penuh, yang lain nggak boleh ikut campur urusan penetapan capres dari PDIP.
"Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak prerogatif, hanya ketua umum yang menentukan siapa calon yang akan dicalonkan PDIP. Ingat lho, lebih baik keluar deh daripada saya pecati lho kamu," tegas Megawati.
Lebih lanjut, Megawati juga menegaskan bahwa supaya kader PDIP makin paham dan masyarakat harus tahu, organisasi PDIP soal capres adalah wewenang ketua umum.
"Inilah organisasi PDIP yang ikuti aturan, partainya solid bersama dengan rakyat. Lha kalau mau mejeng saja nggak dah, lebih baik saya punya yang pemberontak," katanya.
Ngomong-ngomong soal koalisi capres 2024, Megawati mengatakan dalam sistem presidensial tidak mengenal namanya koalisi, yang ada namanya adalah kolaborasi bukan koalisi.
"Kalau namanya kerja sama itu yes, koalisi nggak. Saya ikuti terus koalisi. Kalau masih ada urusan koalisi koalisi di PDIP, out! Berarti nggak ngerti sistem tata negara kita, nggak ada di kita perdana menteri," ungkap Megawati.
Ganjar Hormati Putusan Mega
TERPOPULER
