facebook

YLBHI, ICJR, PARITAS Sebut Kasus Holywings Bukan Pidana, Apa Alasannya?

Ria Rizki Nirmala Sari
YLBHI, ICJR, PARITAS Sebut Kasus Holywings Bukan Pidana, Apa Alasannya?
Outlet Holywings Vendetta di kawasan Gatot Subroto, Jakarta saat disegel aparat Satpol PP. (Suara.com/Welly Hidayat)

Tiga LSM tersebut menilai adanya ketidaktepatan pihak kepolisian dalam melakukan pendekatan untuk kasus ini.

Suara.com - Pihak kepolisian menjerat enam tersangka atas kasus penistaan agama Holywings dengan pasal pidana berlapis. Namun, tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti YLBHI, ICJR dan PARITAS menganggap kalau kasus promosi minuman keras (miras) 'Muhammad' dan 'Maria' Holywings tidak bisa dijerat dengan pasal pidana.

Menurut keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto, enam tersangka dijerat dengan Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan juga Pasal 156 atau Pasal 156 A KUHP. Kemudian, Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.

Tiga LSM tersebut menilai adanya ketidaktepatan pihak kepolisian dalam melakukan pendekatan untuk kasus ini.

"Kami tekankan bahwa mungkin perbuatan yang dilakukan Holywings bersifat sensitif dan kontroversial di masyarakat, namun pendekatan yang digunakan jelas bukan pidana," demikian yang tertuang dalam keterangan pers yang dikutip Suara.com, Selasa (28/6/2022).

Baca Juga: Refly Harun Beberkan Wacana Duet Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono di Pilpres 2024

Pertama, mereka menganggap kalau pasal berita bohong yakni Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu tidak tepat digunakan. Menurut mereka terdapat syarat bahwa orang yang disangkakan harus mengetahui atau patut mengetahui bahwa informasi yang diberitakan bohong, lalu harus dipastikan bahwa niatnya adalah menimbulkan keonaran yang lebih dari sekedar kegoncangan hati penduduk, juga perlu mengarah pada keonaran secara fisik, misalnya kerusuhan.

"Sedangkan dalam kasus ini penyidik sudah memberikan keterangan bahwa niat yang dilakukan untuk melakukan promosi bukan untuk membuat keonaran, apalagi menyiarkan berita bohong, sehingga pasal ini jelas tak dapat digunakan," ujarnya.

Kedua, Pasal 156 atau Pasal 156 A KUHP yang juga dipakai pihak kepolisian untuk menjerat enam tersangka dianggap mereka tidak bisa digunakan. Di dalam Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP harus terdapat perbuatan pertanyaan di muka umum perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, dan di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

"Harus berupa pernyataan ditujukan untuk melakukan permusuhan. Sedangkan yang dilakukan adalah promosi untuk meningkatkan penjualan, bukan menyatakan permusuhan," tuturnya.

Ketiga, mereka menganggap kalau pasal ujaran kebencian pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak ditujukan untuk perbuatan ini. Menurutnya, para penyidik perlu membaca kembali rumusan Pasal 28 ayat (2) UU ITE bahwa perbuatan yang dapat dijerat dengan pasal ini adalah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Baca Juga: Demo Tolak RKUHP, Mahasiswa Sita Gedung DPR: Sedang Ada Perbaikan Reformasi

Tiga LSM tersebut menegaskan kalau tindakan yang dilakukan Holywings bukan menyebarkan kebencian dan permusuhan. Sementara dalam pasal tersebut mesti ada unsur rasa kebencian dan permusuhan.

Komentar