Infografis
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah melihat program Tax Amnesty sebagai bentuk mengumpulkan penerimaan negara dari para konglomerat. Namun, untuk memenuhi kepatuhan dan kewajiban WP di Indonesia sesuai aturan.
"Jadi dalam hal ini saya nggak melihat ini hanya di bawah Rp10 juta. Jadi berapa pun kalau ini kewajiban terhadap negara mereka mengungkapkannya. Ini sangat saya hargai," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani pun memastikan tidak akan ada kebijakan pengampunan pajak lagi ke depannya. Baik untuk format Tax Amnesty maupun PPS.
"Kami tidak akan lakukan lagi program pengampunan pajak, data akan jadi baseline untuk melakukan upaya-upaya enforcement dan penegakan hukum secara konsisten bagi seluruh wajib pajak," katanya.
Sri Mulyani menambahkan bahwa Ditjen Pajak akan terus melakukan perbaikan sistem agar dapat memanfaatkan data dan memberikan pelayanan dengan lebih baik bagi masyarakat wajib pajak.
"Ditjen Pajak secara konsisten dan transparan dan akuntabel. Akan terus benahi database, complain, agar jadi institusi yang bisa diandalkan punya integritas dan kompetensi, profesional," ungkap Sri Mulyani.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
