DPR Minta Kemenag Evaluasi dan Bekukan Izin Ponpes Shiddiqiyyah Gegara Lindungi Anak Kiai Pelaku Pelecehan Seksual

Suara.com - Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKB Luqman Hakim meminta Kementerian Agama mengevaluasi pendidikan di Pondok Pesantren Shiddiqiyyah, Ploso, Jombang, Jawa Timur. Luqman sekaligus meminta Kemenag membekukan izin ponpes.

Permintaan itu menyusul langkah Ponpes Shiddiqiyyah yang melibatkan para santri untuk menghalang-halangi upaya kepolisian dalam menangkap Moch Subchi Al Tsani (MSAT), pelaku pelecehan seksual terhadap santri. MSAT diketahui merupakan anak kiai pengasuh ponpes.

"Meminta kepada Kementerian Agama agar melakukan evaluasi secara serius proses pendidikan yang berlangsung di Ponpes Shiddiqiyyah Ploso Jombang. Apabila terdapat praktik yang menyimpang maka saya minta Kementerian Agama tidak ragu untuk membekukan izin pesantren ini," kata Luqman kepada wartawan, Kamis (7/7/2022).

Luqman prihatin dan menyayangkan Ponpes Shiddiqiyyah mengerahkan santri di bawah umur untuk menghalangi upaya polisi. Ia berujar seharusnya pihak ponpes kooperatif membantu polisi menangkap MSAT, bukan justru menghalangi.

Menurutnya menjadikan ponpes sebagai tameng untuk melindungi MSAT yang merupakan pelaku pelecehan seksual hanya akan memperburuk situasi dan merugikan nama baik pesantren secara umum, bukan hanya Ponpes Shiddiqiyyah.

"Melibatkan santri untuk menghalang-halangi penegakan hukum, merupakan praktik buruk yang dapat merusak mental dan keyakinan agama para santri pada masa mendatang. Tentu hal ini bertentangan dengan tujuan pendidikan di semua pesantren yang ingin melestarikan ajaran Islam dan mencetak calon-calon pemimpin Islam di masyarakat," tutur Luqman.

Minta Ortu Tarik Anaknya dari Ponpes Shiddiqiyyah

Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto bahkan menyarankan para orang tua menarik anak-anaknya dari Pondok Pesantren Shiddiqiyyah.

Hal tersebut disebabkan adanya dugaan kasus pencabulan atau pelecehan yang dilakukan Kiai Jombang atau anak dari pimpinan Pondok Pesantren Shiddiqiyyah, di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

“Dukungan masyarakat sangat diharapkan untuk menuntaskan masalah tersebut misal semua orang tua murid yang ada di Ponpes tersebut menarik semua putra-putrinya untuk pindah ke Ponpes yang lebih aman dari kemungkinan menjadi korban kekerasan seksual,” kata Agus kepada wartawan, Kamis 7 Juli 2022.

Di sisi lain, Agus juga memandang Kementerian Agama atau Kemenag juga bisa mengambil tindakan berupa pencabutan izin.

“Kementerian Agama memberi sanksi pembekuan izin Ponpes dan lain-lain,” katanya.

Menurut Agus, pihaknya beberapa kali telah berupaya menangkap MSAT yang statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun upaya penangkapan dengan cara persuasif tidak membuahkan hasil karena dihalangin oleh pendukungnya.

“Dukungan masyarakat sangat diharapkan untuk menuntaskan masalah tersebut,” ujarnya.