Suara.com - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid memberikan komentar usai Kementerian Agama atau Kemenag mencabut izin operasional Pondok Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur.
Keputusan Kemenag itu berdasarkan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh Moch Subchi Al Tsani (MSAT) atau Mas Bechi terhadap di pondok pesantren tersebut.
Pria yang akrab disapa Gus Jazil tersebut menyampaikan, bahwa pencabutan izin boleh saja dilakukan. Namun, ia mengingatkan agar hal itu tidak sewenang-wenang.
"Kalau Kemenag mencabut ijinnya, silahkan saja asal tidak sewenang wenang, sesuai prosedur sekaligus meminimalisir kerugian dalam proses belajar mengajar. Supaya ditimbang yang matang, Jangan asal cabut saja," kata Gus Jazil kepada wartawan, Sabtu (9/7/2022).
Menurut Gus Jazil, soal pencabutan izin memang boleh saja dilakukan, namun harus dipastikan terlebih dahulu yang melanggar hukum lembaga pesantrennya atau oknumnya.
"Pastikan Ini kesalahan lembaga atau cuma oknum saja," ungkapnya.
Lebih lanjut di sisi lain, Gus Jazil menyampaikan, berkaca dari kasus Mas Bechi semua harus taat terhadap hukum. Ia mengatakan, tak seharusnya semua lihak lari dari hukum, terlebih menghalang-halangi.
"Kita juga mesti berpegang pada asas praduga tak bersalah. Kan tidak semua tersangka atau boronan pasti bersalah. Proses pengadilan yang nantinya akan memutuskan terpidana atau tidak," tandasnya.
Cabut Izin
Baca Juga: Ratusan Simpatisan Mas Bechi Dipulangkan
Sebelumnya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kemenag, Waryono mengungkapkan jika nomor statistik dan tanda daftar Pondok Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyyah telah dibekukan.
"Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat," tegas Waryono di Jakarta, Kamis (7/7/2022).
Terkait dengan kasus dugaan pencabulan, Waryono menyebut kalau pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap Mas Bechi.
Waryono mengatakan bahwa pencabulan bukan hanya tindakan kriminal yang melanggar hukum, tetapi juga perilaku yang dilarang ajaran agama.
"Kemenag mendukung penuh langkah hukum yang telah diambil pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut," terangnya.
Untuk langkah selanjutnya, Waryono menegaskan kalau pihaknya akan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Timur, Kantor Kemenag Jombang, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa para santri tetap dapat melanjutkan proses belajar dan memperoleh akses pendidikan yang semestinya.
