Infografis
Pada tahun 2015, masa jabatannya habis dan ia gagal untuk mempertahankan jabatannya sebagai presiden. Hal tersebut terjadi karena para pemilih mulai muak dengan nepotisme dan korupsi di pemerintahannya serta ketergantungan berlebihan Sri Lanka pad China.
Di tahun 2019, Sri Lanka mengalami serangan teroris yang membuat keluarga Rajapaksa kembali berkuasa di negara tersebut.
Hal itu terjadi karena amandemen konstitusi melarang Mahinda mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga sebagai presiden, Gotabaya Rajapaksa yang merupakan adik dari Mahinda Rajapaksa kemudian mencalonkan diri dan memenangkan kursi kepresidenan.
Saat menjabat jadi seorang presiden, Gotabaya menunjuk Mahinda menjadi perdana menteri dan menunjuk anggota keluarga lain untuk menjabat sebagai kementerian utama, seperti menteri keuangan, menteri irigasi, dan menteri pemuda dan olahraga.
Para ahli banyak yang menilai bahwa Mahinda dan Gotabaya banyak membuat kesalahan serius yang berkontribusi pada krisis saat ini.
Mahinda melakukan kesalahan berupa mendorong proyek-proyek infrastruktur yang sia-sia dengan nilai ekonomi yang kecil. Setelah mengalami konflik sipil yang panjang, Sri Lanka memang membutuhkan pelabuhan dan bandara, tetapi hanya ada sedikit permintaan untuk pelabuhan Hambantota.
Di tahun 2010, sebagian besar digunakan untuk membongkar kendaraan bekas. Bandara Internasional Mattala Rajapaksa yang dibuka pada tahun 2013 bahkan disindir sebagai bandara terkosong di dunia karena sedikitnya maskapai yang menggunakannya.
Sementara itu, pada pemerintahan Gotabaya, ia melakukan kesalahan dengan memilih kebijakan populis daripada reformasi yang menyakitkan tetapi perlu dilakukan.
Sejak tahun 2016 dan empat tahun selama keluarga Rajapaksa tidak berkuasa, negara tersebut sempat mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan pendapatan dan memperkuat basis fiskalnya dengan imbalan fasilitas pinjaman IMF sebesar US$ 1,5 miliar.
Baca Juga: Selain Sri Lanka, 7 Negara Ini Juga Terancam Bangkrut Akibat Inflasi 'Gila-gilaan'
Kemudian, pada tahun 2019, Gotabaya menjabat sebagai presiden, ia membalikkan kebijakan tersebut dengan mempromosikan pemotongan pajak hingga membuat pendapatan pemerintah turun 500 miliar rupee Sri Lanka (US$ 1,36 miliar).
Pada saat itu, Sri Lanka mengalami kebangkrutan dan gagal memenuhi pembayaran utang. Negara tersebut tidak memiliki pilihan selain melakukan reformasi struktural dan restrukturisasi utang di bawah program IMF, sambali memanfaatkan World Bank, India, China, dan sumber lain untuk pinjaman.
Terjadinya inflasi yang tinggi di negara tersebut menjadi masalah besar di Sri Lanka. Kabarnya, Sri Lanka telah menaikkan suku bunga ke level tertinggi dalam dua dekade. Langkah tersebut diambil untuk mencegah inflasi yang tidak terkendali dan menghindari pukulan ekonomi yang lebih dalam.
Bank sentral Sri Lanka menaikkan suku bunga pinjaman sebesar 100 basis poin menjadi 15,50%. Sementara, fasilitas simpanan naik menjadi 14,50%, tertinggi sejak Agustus 2001. Inflasi yang terjadi di Sri Lanka dari tahun ke tahun telah menyentuh 54.6% di bulan Juni.
Saat ini, Sri Lanka dilanda krisis dan telah mengumumkan bahwa negara tersebut bangkrut. Kediaman presiden dan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe juga menjadi korban amukan massa.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
