Suara.com - Kebijakan "gas dan rem" Presiden Joko Widodo dinilai membawa keberhasilan bagi Indonesia dalam menjaga daya tahan ekonomi selama pandemi Covid-19 dan di tengah ketidakpastian global. Hal itu dinyatakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP).
Tenaga Ahli KSP Edy Priyono mengatakan bahwa Presiden Jokowi konsisten dalam menjaga keseimbangan antara penanganan kesehatan dan ekonomi masyarakat.
Keseimbangan kebijakan antara kesehatan dan ekonomi itu yang dimaksud dengan pendekatan "gas dan rem".
Meskipun di awal penerapan kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak, Edy mengatakan strategi ini berhasil membawa ekonomi Indonesia pulih dan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2022 tercatat sebesar 5,01 persen (year on year).
“Sekarang terbukti bahwa strategi ‘gas dan rem’ Presiden Jokowi hasilnya sangat baik. Tidak hanya pada penanganan pandemi tapi juga pemulihan ekonominya,” kata Edy.
Ketahanan ekonomi Indonesia tersebut, menurut Edy, telah teruji dan diakui dunia.
Ia mengatakan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva saat bertemu Presiden Joko Widodo pada Minggu (17/7) menyebut Indonesia dalam situasi yang lebih baik, yang terlihat dari berbagai indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar mata uang, neraca pembayaran, kinerja fiskal, dan moneter.
Menurut Edy, pemerintah juga konsisten menerapkan upaya dalam mengendalikan inflasi nasional. Meskipun angka inflasi pada Juni 2022 relatif tinggi dari biasanya yakni mencapai 4,35 persen (year on year), namun jika dibandingkan dengan banyak negara lain, inflasi Indonesia masih relatif terkendali.
Pengendalian inflasi, kata Edy, dilakukan dari dua sisi yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Otoritas moneter Bank Indonesia (BI) hingga saat ini masih mempertahankan suku bunga acuan. Namun di sisi lain, BI menaikkan Giro Wajib Minumum (GWM) agar jumlah uang yang beredar tidak terlalu besar sehingga inflasi lebih terkendali.
Sementara dari sisi fiskal, kata Edy, pemerintah berusaha untuk mempertahankan harga pangan dan energi di tengah gejolak harga komoditas global. Upaya itu dilakukan dengan menambah anggaran subsidi dan kompensasi untuk energi baik Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, dan LPG.
“Karena kita tahu bahwa kenaikan harga BBM dan gas bersubsidi akan bisa memicu kenaikan harga berbagai barang dan jasa yang berimplikasi pada angka inflasi yang lebih tinggi lagi,” kata Edy.
“Pemerintah juga konsisten melaksanakan program perlindungan social untuk menjaga daya beli kelompok kurang mampu di tengah kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa,” Edy menambahkan.
Ia juga mengatakan pemerintah berusaha keras untuk menurunkan angka pengangguran dengan stimulus ekonomi dan meluncurkan berbagai pelatihan untuk memberikan bekal kepada calon pekerja.
“Sejauh ini pertumbuhan ekonomi berhasil menurunkan angka pengangguran dari 6,49 persen per Agustus 2021, menjadi 5,83 persen per Februari 2022,” kata Edy. (ANTARA)
TERPOPULER
