Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah segera mencairkan anggaran Komisi Pemilihan Umum. Kata dia, anggaran itu sangat dibutuhkan KPU mengingat tahapan Pemilu sudah dimulai.
Diketahui, KPU tengah membuka pendaftaran peserta Pemilu 2024 untuk partai politik, mulai 1-14 Agustus 2022. Agenda tersebut akan berlanjut ke tahapan-tahapan yang lebih dalam, semisal tahapan verifikasi administrasi dan faktual serta penetapan peserta Pemilu.
Belum lagi, KPU harus menetapkan jumlah kursi dan daerah pemilihan yang juga masuk dalam tahapan Pemilu tahun ini.
"Untuk dapat menyelenggaran berbagai tahapan pemilu, KPU tentu sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai," kata Guspardi, Rabu (3/8/2022).
Menurut Guspardi, berdasarkan informasi dari KPU, diketahui mereka baru menerima pencairan anggaran Rp 2,4 triliun dari pagu anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp 8,06 triliun.
Sementara itu, Kementerian Keuangan melalui dirjen anggran Kemenkeu hanya merealisasikan tambahan anggaran KPU sebesar Rp 1, 245 triliun pada (26/7/2022).
"Berarti masih terjadi kekurangan anggaran sebesar Rp 4,415 triliun yang belum dicairkan oleh pemerintah," kata Guspardi.
Guspardi mengaku bahwa dirinya sudah menyuarakan dan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar segera memprioritaskan pencairan sisa anggaran untuk KPU. Adapun hal itu ia sampaikan pada rapat bersama di Komisi II pada 28 Juni lalu prihal keputusan tingkat satu tentang DOB Papua
"Sayang sampai hari ini besaran nilai kekurangan anggaran KPU untuk tahun anggaran 2022 masih belum bisa dipenuhi sepenuhnya oleh pemerintah," ujarnya.
Karena itu Guspardi meminta pemerintah dapat memberikan perhatian lebih dalam merealisasikan pencairan anggaran untuk KPU. Di sisi lain, Guspardi berharap Badan anggaran dapat mendorong Menkeu segera mencairkan anggaran KPU demi kelancaran tahapan Pemilu.
"Namun begitu, saya juga meminta kepada KPU untuk dapat mengoptimalkan anggaran yang sudah ada dalam melaksanakan berbagai tahapan dengan maksimal, sambil menunggu kekurangan anggaran bisa di cairkan oleh pemerintah," kata Guspardi.
TERPOPULER
