Cekcok dengan Kuasa Hukum JNE, Pemilik Lahan Kuburan Bansos Presiden: Kalau Mau Dikubur Di Mana?!

Suara.com - Sempat terjadi perdebatan kecil antara kuasa hukum ekspedisi JNE dengan pemilik lahan bernama Rudi Samin di lokasi penemuan paket bantuan sosial (bansos) Presiden Joko Widodo (Jokowi) di sebuah lahan di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Rabu (3/8/2022).

Paket bansos itu ditemukan di sebuah lahan tak jauh dari gudang milik JNE pada Jumat (30/7/2022) lalu. Adapun lahan itu merupakan milik Rudi Samin -- yang selama ini kerap dijadikan lahan parkir mobil-mobil JNE.

Awalnya, Anthony Djono selaku kuasa hukum JNE mengklaim, beras yang terkubur di lahan itu bukan bansos. Dia menyebut, paket beras itu merupakan milik JNE yang kemudian dipendam karena rusak.

Rudi Samin langsung menyela dan bertanya pada pihak JNE terkait pernyataan tersebut. Sebab, ketika ditemukan, tertera tulisan "Bantuan Presiden" pada paket bansos yang dimaksud.

"Kalau dari JNE, kenapa ada tulisan banpres itu?," tanya Rudi.

Anthony mengatakan, awalnya beras tersebut dibagikan untuk bansos. Hanya saja, beras tersebut rusak ketika dalam perjalanan.

"Itu ketika diambil dari gudang Bulog, tentu ada stiker. Karena memang itu awalnya memang adalah ditujukan untuk dibagikan bansos. Tapi kan di perjalanan rusak. Ketika rusak, tentu kita pindahkan ke gudang, kami ganti lagi," beber Anthony.

Rudi kemudian menanyakan soal alasan penguburan atau pemendaman paket beras tersebut di lahannya. Anthony pun enggan menjawab dan meminta agar hal tersebut dituntaskan di meja hijau.

"Salah, kalau mau dikubur di mana? Hak siapa?," jawab Rudi.

"Kita nggak berdebat di sini, kita berdebat di pengadilan," kata Anthony.

JNE Konpers Besok

Anthony mengatakan, pihaknya mempunyai bukti berupa dokumen terkait paket sembako tersebut. Hal tersebut akan disampaikan secara gamblang dalam konfrensi pers yang akan berlangsung esok hari, Kamis (4/8/2022) di kawasan Pluit, Jakarta Utara.

"Kami kuasa hukum dari JNE, besok kami akan adakan konferensi pers jam 2 di Pantai Mutiara, Pluit. Jadi mohon kehadirannya, kami akan sampaikan secara detail teknisnya.Kami punya semua dokumen bukti. Jadi pagi ini kita hanya sampaikan inti pokoknya saja. Teknis besok kami akan jelaskan," sambungnya.

Anthony menambahkan, beras dalam kondisi rusak itu tidak mungkin lagi disalurkan ke masyarakat. Kata dia, JNE juga telah mengganti seluruh paket beras yang rusak tersebut.

"Transporter kami bertanggung jawab, kami ganti semua beras yang rusak. Ada nggak penerima manfaat yang komplain? Sampai hari ini tidak ada. Kami sudah ganti semua. Jadi tidak ada kerugian sedikitpun."

Polisi Cek TKP

Pada hari ini, Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan pengecekan ke lokasi. Pantauan Suara.com, terlihat Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Auliansyah Lubis dan Kapolres Metro Depok, Kombes Imran Edwin Siregar hadir di lokasi sekitar pukul 09.30 WIB.

Tidak hanya itu, terlihat pula pihak lain seperti Kementerian Sosial, JNE, hingga pemilik lahan bernama Rudi Samin berada di lokasi.

Masih terlihat garis polisi membentang tak jauh dari lubang yang digali sebagai tempat pemendaman paket bansos. Petugas juga terlihat membuka terpal yang berada di dekat garis polisi untuk melihat kondisi beras yang ada.

Namun, polisi belum bisa memastikan apakah beras yang dipendam itu karena rusak atau tidak.

"Permasalahannya adalah, itu adalah beras penimbunan atau beras rusak, dan lain sebagainya, itu kami masih melakukan proses penyelidikan. Jadi saya belum bisa menyampaikan beras itu beras apa. Nanti mungkin update hasil penyelidikan akan kami sampaikan," kata Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Auliansyah Lubis.

Auliansyah mengatakan, ada sebanyak 3,4 ton beras yang terpendam di lokasi tersebut. Data itu didapat polisi dari pihak JNE.

"Hasil sementara yang kami dapat dari keterangan JNE, itu 3,4 ton," sambungnya.
Auliansyah belum bisa memastikan apakah ada barang lain selain beras yang terpendam di lahan tersebut. Kekinian, pihaknya tengah memintai keterangan ahli guna memastikan hal tersebut.

"Kami juga akan meminta ahli supaya tidak ada permasalahan yang timbul di kemudian hari. Apakah itu hanya beras, atau ada yang lain, saya belum bisa jawab sekarang," ucap dia.