Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, meminta agar Pemerintah bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar duduk bersama untuk mencari titik temu terkait dengan persoalan lambatnya pencairan anggaran untuk Pemilu 2024.
Hal itu dilakukan agar tidak menjadi kegaduhan baru, terlebih sampai muncul kecurigaan kemungkinan menunda Pemilu 2024.
"Jadi mana yang sebenarnya perlu kita telaah ini penduduk bersama antara pemerintah dan KPU untuk meluruskan duduk persoalannya," kata Ari dalam diskusi daring bertajuk 'Anggaran Pemilu Seret, Akankah Tunda Pemilu', Rabu (3/8/2022).
"Sebenarnya hanya polemik saja atau ada persoalan yang lebih mendasar terkait tata kelola anggaran ini atau kah ada persoalan fiskal sebenarnya pemerintah itu tidak punya dana untuk untuk Pemilu," sambungnya.
Ari mengatakan, memang pemerintah lewat Menko Polhukam Mahfud MD sudah menjawab soal isu lambatnya pemerintah mencairkan anggaran Pemilu 2024. Namun menurutnya, masih menyisakan pertanyaan.
![Ilustrasi Pemilu. [Dok.Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/07/07/38602-ilustrasi-pemilu.jpg)
"Tapi sudah dijawab oleh Pak Mahfud, akan dijamin semua akan dipenuhi, tapi bagaimana realisasinya? Ini kan menjadi pertanyaan," ungkapnya.
Untuk itu, kata dia, apa yang disampaikan Mahfud harus dijadikan betul sebagai komitmen pemerintah memastikan Pemilu 2024 berjalan lancar. Ia mengatakan, jangan sampai persoalan ribut-ribut terkait anggaran ini malah memunculkan kecurigaan Pemilu 2024 akan ditunda.
"Ini juga bagian dari bagaimana pemerintah komitmen Presiden untuk memastikan bahwa tahapan Pemilu berlangsung sesuai jadwal dan tidak ada lagi residu-residu itu untuk tunda Pemilu segala macam yang memang membuyarkan konsentrasi kita dari tahapan Pemilu yang sudah ditetapkan," tuturnya.
Terkahir, kata dia, persoalan tersebut jangan kerumitan penyelenggaran Pemilu 2024 yang memang kopleks. Apalagi pemerintah dan DPR sudah sama-sama saling menyepakati.
Baca Juga: Di Luar Prediksi, 1.500 Perwakilan Desa di Langkat Deklarasikan Ganjar Pranowo
"Jadi memang kita perlu meluruskan beberapa hal ini dan masih menjadi pertanyaan publik sebenarnya bagaimana tadi persoalan-persoalan terkait anggaran ini jangan menjadi kegaduhan baru yang mengganggu konsentrasi dan fokus kita dari tahapan-tahapan Pemilu," tandasnya.
Pernyataan KPU
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU akhirnya merespons soal wanti-wanti Menko Polhukam Mahfud MD yang membantah pemerintah telah lambat mencairkan anggaran proses Pemilu 2024.
Komisioner KPU, Yulianto Sudrajat, menjelaskan, memang pemerintah sejauh ini sudah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 Triliun, namun angka tersebut dianggap belum cukup. Terlebih untuk menutup kebutuhan KPU untuk tahun ini.
"Berapa pos yang belum disetujui oleh kementerian keuangan itu yang tidak termasuk di dalam 1,24 T itu diantaranya adalah soal dukungan untuk tahapan yaitu sarana dan prasarana untuk KPU," kata Yulianto di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2022).
Menurutnya, memang KPU mengajukan beberapa anggaran terkait dengan dukungan sarana dan prasarana terkait dengan renovasi dan rehap kantor KPU di seluruh Indonesia. Hal itu mengingat sejumlah kantor KPU di daerah kondisinya butuh perbaikan.
