Suara.com - Mohammad Boerhanuddin mengaki akan mengadukan soal pencabutan kuasa pendampingan hukum terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E dari Bareskrim Polri kepada Menko Polhukam, Mahfud MD. Namun kini ia masih menunggu waktu yang tepat kapan bakal koordinasi dengan Mahfud MD.
"Mungkin kami juga akan ke Pak Mahfud MD, akan koordinasi karena selama ini kan beliau yang mengapresiasi kerja-kerja ini, juga pengacara. Kami lagi meminta waktu dulu begitu," kata Boerhanuddin, saat dihubungi, Jumat (12/8/2022).
Dalam waktu dekat, lanjut Boerhanuddin, ia juga bakal melakukan gugatan terkait pencopotan kuasa yang dilakukan secara tiba-tiba.
"Iya, supaya, ini kan professional tidak dipandang sebelah mata, itu aja intinya," ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan, selama ditunjuk menjadi kuasa hukum, ia tidak mendapatkan bayaran sepeser pun. Ia murni bekerja atas dasar profesionalitas dan kebenaran.
"Kami ini bekerja di-tugasin negara kan kita kan tidak ada bayaran loh kan gitu, gak ada bayaranya. Kami murni bekerja atas dasar professional dan kebenaran gitu," pungkasnya.
Sebelumnya, Mohammad Boerhanuddin mengatakan surat kuasa untuk mendampingi kliennya tiba-tiba dicabut oleh Bareskrim Polri pertanggal 10 Agustus kemarin.
Pencabutan itu dilakukan secara mendadak. Boerhanuddin mengatakan, secara tiba-tiba ia dan Deolipa Yumara dipanggil ke Bareskrim Polri.
Ia juga mengaku tidak mengetahui alasan pencabutan secara pasti.
"Nah ini yang kita bingung juga, kok tiba-tiba dicabut. Jadi awalnya sebenernya gini. Kami kan diminta datang ke Bareskrim, sekitar jam 8 malam sampai jam 2, tengah malam itu. Hanya diminta untuk mencabut," katanya.
Kuat dugaan, pencabutan itu lantaran tim kuasa hukum Bharada E, dalam hal ini Boerhanuddin dan Deolipa Yumara berbicara vokal soal hasil pemeriksaan.
"Kita hanya berposisi mendampingi dan juga menginformasikan ke publik apa yang perlu publik ketahui terkait masalah ini dari versi Bharada E," ungkapnya.
