Koalisi Warga Layangkan SP 2 ke Anies, Wagub Riza : Masyarakat kan Banyak, Itu Warga yang Mana?

Suara.com - Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) melayangkan Surat Peringatan (SP) 2 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta, Selasa (23/8/2022). Mereka mendesak Anies untuk menyelesaikan sembilan permasalahan yang ada di DKI Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan desakan itu dari kelompok masyarakat tertentu. Namun pihaknya menghormati SP 2 yang dilayangkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Ya itu kan versi kelompok masyarakat. Masyarakat kan banyak, ada 10,5 juta warga Jakarta. Itu warga yang mana? tapi kami kan hormati jangankan seribu orang, satu orang saja punya pendapat, kami hormati, kami hargai," ujar Riza di DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/8/2022)

Sehingga ia mempersilakan adanya pendapat, kritikan, rekomendasi atau usulan yang disampaikan termasuk dari Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA).

"Kami (Pemprov DKI) bisa duduk sama-sama melihat mana yang sudah, mana yang belum. Apa programnya," tutur Riza.

Politisi Gerindra itu menyebut tak semua permasalahan di DKI Jakarta dapat dengan mudah diatasi. Riza menyebut permasalahan seperti kemacetan, banjir tak mungkin diselesaikan dalam satu periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Tidak bisa semua seperti membalikkan tangan. Semua tiba tiba macet, selesai dalam satu periode, tidak mungkin ya. Banjir selesai dalam satu periode, ya tidak mungkin," tutur dia.

Riza mencontohkan transportasi di DKI Jakarta yang semakin membaik. Bahkan kata dia terjadi penambahan pengguna angkutan transportasi publik.

"Ada penambahan nggak pengguna angkutan publik? Kan jelas ada peningkatan yang signifikan. Jadi program- program itu terus kami tingkatkan. Bahkan kita (DKI Jakarta) sudah seperti kota kota lainnya, sudah berpindah ke bus elektrik. Itu kan satu terobosan yang luar biasa. Jadi kami ingin sejajar dengan kota kota di negara lain," tutur Riza.

Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) Layangkan SP 2 Desak Anies Baswedan Selesaikan 9 Permasalahan di DKI

KOPAJA menyampaikan surat peringatan (SP)2 kepada Anies setelah SP 1 dilayangkan pada Jumat (20/8/2022), namun tak ada upaya maksimal dari Pemprov DKI Jakarta.

Mereka mendesak Anies untuk menyelesaikan sembilan permasalahan di DKI Jakarta.

"Kami mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyelesaikan sembilan masalah publik yang telah kami sampaikan dalam surat peringatan pertama. Namun kami melihat bahwa belum ada upaya maksimal dan itikad baik yang maksimal untuk menyelesaikan sembilan masalah publik tersebut," ujar Perwakilan warga dari LBH Jakarta Jenny Silvia di depan Balai Kota, Jakarta, Selasa (23/8/2022)

Jenny menyebut sembilan masalah publik yang disampaikan pihaknya, merupakan masalah krusial dan sangat mendesak untuk diselesaikan Anies. Pasalnya kata dia hal tersebut berkaitan langsung dengan penikmatan standar layak hidup bagi warga Jakarta.

"DKI Jakarta tidak pernah menjadi kota yang humanis jika sembilan masalah yang berkaitan dengan tiap-tiap pribadinya tidak diselesaikan oleh pemerintahnya sendiri," tutur Jenny.

Karena itu, KOPAJA kata Jenny meminta Anies tegas untuk segera menjalankan rekomendasi dan menyelesaikan sembilan masalah di DKI Jakarta di sisa masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Jenny menegaskan pihaknya akan mengawal terus agar sembilan masalah di DKI diselesaikan.

"KOPAJA mengingatkan dengan tegas menuntut anies baswedan selaku gubernur DKI jakarta untuk segera menjalankan rekomendasi dan menyelesaikan 9 masalah di DKI pada sisa masa jabatannya. Kami akan mengawal terus," katanya.

Sembilan permasalahan di DKI Jakarta yang mendesak untuk diselesaikan Pemprov DKI Jakarta yakni :

1.Buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN).

2. Sulitnya akses air bersih dan terlanggarnya hak atas air warga Jakarta akibat swastanisasi air Jakarta.

3. Penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir.

4. Ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum.

5. Lemahnya Perlindungan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Teluk Jakarta.

6. Reklamasi yang Masih Terus Berlanjut.

7. Hunian yang Layak Masih Menjadi Masalah Krusial.

8. Penggusuran paksa masih Menghantui Warga Jakarta.

9. Belum Maksimalnya Penanganan Covid-19 serta Dampak Sosialnya