Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI diketahui cukup sering memiliki berbagai proyek yang bernilai fantastis. Namun, sejumlah proyek tersebut justru menuai kontroversi beberapa pihak.
Kontroversi itu muncul lantaran memakan anggaran yang cukup besar. Terlebih untuk sesuatu yang tidak darurat. Terbaru, DPR diduga akan mencetak kalender senilai ratusan juta rupiah.
Nah, berikut selengkapnya deretan proyek DPR yang kontroversial dan bernilai fantastis yang telah dirangkum dari pemberitaan di Suara.com.
1. Pengadaan Gorden Puluhan Miliar
Program pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Adanya proyek tersebut pun menimbulkan polemik selama kurang lebih dua bulan. Setelah itu, proyek tersebut akhirnya dibatalkan.
Gorden rumah dinas itu, kata Wakil Ketua DPR, Dasco di Kompleks Parlemen, dari 2015 sampai pengajuan pengadaan, belum pernah diganti. Jadi, gorden itu ada yang masih dan ada pula yang tidak.
Anggaran yang mencapai 48 miliar rupiah itu rupanya untuk 505 unit rumah dinas DPR. Setiap rumah akan mendapatkan 11 pasang gorden yang dipasang di ruang tamu, pintu, jendela ruang keluarga, dan lain sebagainya.
"Rp 48 miliar itu bukan Rp 48 miliar itu adalah gorden dalam 1-2 rumah, tapi 505 rumah dengan 11 item di setiap rumah," kata Sekjen DPR Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Pengecatan Dome atau Kubah Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura DPR RI juga sempat menimbulkan polemik. Sebab, proyek tersebut membutuhkan anggaran hingga miliaran rupiah.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa (17/5/2022) menjelaskan ihwal pengecatan dome di Gedung Nusantara atau gedung kura-kura yang menggelontorkan dana Rp 4,5 miliar.
Indra menegaskan pengecatan itu sebetulnya bukan sekadar pengecatan melainkan waterproofing. Manfaat dari waterproofing sendiri agar tidak mudah bocor saat hujan.
3. Pengaspalan Kompleks Parlemen
Pada Maret 2022, pemerintah diketahui telah menganggarkan uang sebesar 11 miliar rupiah untuk pengaspalan di Jalan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Mengutip Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tentang pengadaan pelapisan aspal hotmix di area Kompleks DPRI RI senilai 11 Miliar yang diambil dari dana APBN.
TERPOPULER
