Suara.com - PDI Perjuangan sebagai pendukung utama tidak akan memberikan dukungan ke Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dengan puji-pujian yang memabukkan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sekaligus menanggapi hasil Musyawarah Rakyat (Musra) relawan Jokowi yang masih menempatkan Jokowi sebagai calon presiden paling banyak dipilih untuk Pilpres 2024.
Hasto awalnya mengatakan, apa yang dihasilkan dari Musra relawan tersebut bukan hal mengejutkan.
Namun, Hasto nampaknya memberikan sindiran terhadap hasil Musra relawan tersebut. Ia menegaskan, PDIP dalam mendukung Jokowi tidak pernah dengan pujian-pujian yang memabukan.
"Sebagai pendukung utama Presiden Jokowi dan Wapres KH Maruf Amin, kami memberikan dukungan bukan dengan puji-pujian yang memabukkan," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (1/9/2022).
![Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat kelima tersebut mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri. [Antara Foto/Wahyu Putro A/hp]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/04/13/86875-jokowi-maruf-amin-debat-kelima-pilpres-20191.jpg)
Ia menyampaikan, PDIP dalam memberikan dukungan dengan cara sinergi koneksitas dan pergerakan seluruh elemen partai, baik struktur, eksekutif partai dan legislatif partai untuk bergerak satu arah, mendorong prestasi maksimum pemerintahan.
"Dengan kekuatan lebih dari 1.2 juta pengurus Partai aktif, 128 anggota DPR RI; 418 DPRD provinsi; 3232 DPRD kabupaten/kota, dan lebih dari 54 % kepala daerah dari PDI Perjuangan, semua bergerak satu arah memperkuat dukungan rakyat ke Pemerintah," ungkapnya.
Hasto menyebut, meski PDIP telah berperan mengantarkan Jokowi memenangi Pilpres kembali pada 2019, tapi pihaknya tetap rendah hati.
"Ini penting ditekankan, sebab makna dari kemenangan adalah tanggung jawab membawa kemajuan; tanggung jawab bagi masa depan; bukannya menyampaikan sesuatu hal yang bertentangan dengan konstitusi seperti masa jabatan tiga periode," tuturnya.
Menurutnya, PDIP bertanggung jawab terhadap peningkatan keberhasilan Presiden Jokowi, terutama dalam upaya pemulihan pandemi dan tekanan global yang tidak ringan.