Tulis Surat Terbuka untuk Jokowi, Presiden PKS: Bangun IKN Bisa, tapi Buat Harga BBM Terjangkau Tak Sanggup, Mengapa?

Suara.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu kembali menegaskan penolakannya terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Kali ini Syaikhu menulis surat terbuka yang ditujukan langsung untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam surat terbuka, Syaikhu meminta Jokowi mempertimbangkan kembali rencana menaikkan harga BBM.

"Di saat rakyat masih berjuang bangkit kembali,  kami mendengar bahwa Bapak akan menaikkan harga BBM bersubsidi berupa Pertalite dan Solar. Kami meminta bapak presiden untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan lebih matang," kata Syaikhu dikutip dari surat terbuka untuk presiden, Jumat (2/9/2022).

Selain meminta Jokowi mempertimbangkan kenaikan harga BBM, Syaikhu turut menyoroti rencana-rencana pemerintah terkait pembangunan. Mulai dari proyek pemindahan Ibu Kota Negara hingga pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Ia membandingkan dua proyek tersebut yang dinilai tetap menjadi prioritas pemerintah, tetapi di sisi lain pemerintah justru tidak bisa memenuhi hak dasar rakyat lewat kepastian harga BBM yang terjangkau.

"Kami juga mendapat banyak aduan dan aspirasi rakyat, mengapa untuk membangun ibu kota negara yang baru pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar rakyat justru tidak sanggup? Lidah kami kelu untuk menjawabnya," kata Syaikhu. 

Syaikhu mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi dapat berimbas terhadap menurunnya daya beli masyarakat. 

"Semoga pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari pemimpinnya," kata Syaikhu.

Dampak lebih lanjutnya, kata Syaikhu ialah jumlah orang miskin ikut bertambah. Sebab kenaikan harga-harga saat ini terjadi secara berbarengan, mulai dari kenaikan harga di sektor energi, yakni BBM hingga kenaikan harga pangan.

"Karena mayoritas masyarakat kita berada dalam kategori rentan miskin. Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM maka itu akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi miskin," kata Syaikhu.