Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani mengungkapkan, partainya ingin menempatkan Suharso Monoarfa di posisi terhormat usai dicopot dari kursi Ketua Umum partai berlambang kakbah tersebut.
Meski dicopot dari kursi ketua umum, jabatan Suharso Monoarfa di kabinet Pemerintahan Jokowi tidak akan diusik.
"Sekarang sedang berbicara lah berkomunikasi Pak Harso ini ingin di mana. Kita ingin tempatkan beliau di posisi terhormat tapi tidak di puncak eksekutif partai," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).
Ia juga tak mempermasalahan, jika Suharso ingin bertukar tempat dengan M Mardiono menjadi Ketua Majelis Pertimbangan PPP.
"Apakah misalnya, beliau berkeinginan di majelis pertimbangan ini, seperti tukar tempat dengan Mardiono boleh saja, kenapa tidak," tuturnya.
Namun Arsul menegaskan, posisi Suharso sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas akan aman.
Sebab, posisi dalam kabinet merupakan kewenangan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.
"Iya kami pokoknya kalau urusan kabinet siapa sih ada Pak Harso, ada pak Mardiono, ada pak Zainul Tauhid itu semua adalah wewenangnya presiden, kita nggak ikut-ikutan tak ingin membahas," tuturnya.
Arsul mengaku pihaknya sadar diri jika ingin mengajukan pergantian posisi Suharso di kabinet takut mengganggu kewenangan Presiden.
"Kita mau mengusulkan jangan diganti, tapi kalau presidennya pengin mengganti juga akan terganti ya itu begitu saja," katanya.
Suharso Dicopot
Sebelumnya, Suharso Monoarfa dicopot dari jabatannya sebagai Ketum PPP dan digantikan oleh plt diputuskan melalui musyawarah kerja nasional (Mukernas) yang digelar di Kawasan Banten, Minggu (4/9/2022) malam.
"(Memberhentikan Suharso) untuk mengakhiri polemik yang selama ini mengisi ruang publik maka sikap PPP dari DPP DPW Majelis itu mencari solusi yang terbaik sehingga semalam digelar musyawarah kerja nasional yang ambil keputusan yang menggantikan pak ketum," kata Mardiono saat dihubungi Suara.com, Senin (5/9/2022).
Mardiono menyampaikan, Mukernas tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat harian yang sebelumnya digelar tiga pimpinan majelis PPP. Ia juga mengklaim, kalau Mukernas digelar sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
"Di situ lengkap bagaimana yg diatur dalam AD/ART tentang mengggelar mukernas diantaranya dihadiri yaitu oleh pengurus harian kemudian sekretaris wilayah, kemudian anggota fraksi DPR RI, kemudian majelis-majelis kemudian pimpinan Banom," tuturnya.
