Nasib PPP di KIB
Di sisi lain, posisi PPP di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dinilai bakal terancam. PPP di bawah nakhoda baru bisa hengkang dari KIB dan mencari koalisi anyar.
Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menilai, pencopotan Suharso Monoarfa dari kursi Ketua Umum DPP PPP akan berdampak serius pada konsolidasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PPP dan PAN untuk Pilpres 2024, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, kepemimpinan baru pengganti Suharso dinilai bisa mengubah sikap berkoalisi PPP dengan KIB.
"Pemecatan Suharso ini juga akan berdampak serius pada soliditas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Bisa jadi, kepemimpinan baru PPP pengganti Suharso akan mengoreksi keputusan politik koalisi," kata Umam kepada wartawan di Jakarta, Senin kemarin.
Menurutnya, kepemimpinan baru PPP bisa saja berpikir untuk mencari koalisi lain. Pasalnya, jika terus berada di KIB, PPP disebut hanya jadi pelengkap saja.
"Daripada di KIB sekedar menjadi pelengkap saja, maka PPP berpeluang dibawa untuk bergabung dengan koalisi lain, yang lebih merepresentasikan karakter nilai-nilai politik Islam, untuk menjaga basis pemilih loyalnya," tuturnya.
Umam juga menilai, kemungkinan PPP bisa mencari koalisi lain akan didasari dengan PPP menjadi salah satu partai politik yang menurun elektabilitasnya di Pemilu 2019 lalu, akibat terjadinya spit ticket voting. Terlebih, kata dia, dimana dukungan elit partai terhadap pasangan capres tidak merepresentasikan karakter basis pemilih loyalnya.
"Akibatnya, banyak pemilih PPP yang bermigrasi ke partai lain, hingga membuat elektabilitas PPP terkoreksi menjadi 4,52% saja, atau hanya 0,52% di atas ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang ada," ujar dia.
Suharso Resmi Dicopot
Sebelumnya, Suharso Monoarfa dicopot dari jabatannya sebagai ketum PPP dan digantikan oleh Plt diputuskan lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar di Kawasan Banten, Minggu (5/9/2022) malam.
"(Memberhentikan Suharso) untuk mengakhiri polemik yang selama ini mengisi ruang publik maka sikap PPP dari DPP DPW Majelis itu mencari solusi yang terbaik sehingga semalam digelar musyawarah kerja nasional yang ambil keputusan yang menggantikan pak ketum," kata Mardiono saat dihubungi Suara.com, Senin.
Mardiono menyampaikan, Mukernas tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat harian yang sebelumnya digelar tiga pimpinan majelis PPP. Ia juga mengklaim, kalau Mukernas digelar sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
"Di situ lengkap bagaimana yang diatur dalam AD/ART tentang mengggelar mukernas diantaranya dihadiri yaitu oleh pengurus harian kemudian sekretaris wilayah, kemudian anggota fraksi DPR RI, kemudian majelis-majelis kemudian pimpinan Banom," tuturnya.
Dalam atas dasar itu lah, kata Mardiono, Suharso diputuskan untuk diberhentikan sebagai ketua umum PPP. Mukernas memutuskan juga untuk menunjuk Mardiono selaku PLT ketua umum kekinian.
TERPOPULER
