REGIONAL:
Suara.com - Suharso Monoarfa akhirnya angkat suara atas pencopotan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Suharso menegaskan posisi saat ini masih sebagai Ketum PPP.
Adapun penegasan Suharso itu diperoleh dari tayangan video yang beredar. Salah satu sumber di internal PPP membenarkan ihwal pernyataan Suharso tersebut. Ia juga mengaku mendapatkan informasi serupa.
Sumber yang tidak mau disebutkan namanya tersebut berujar bahwa Suharso datang ke lokasi Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Redtop Hotel, Jakarta Pusat hari ini.
Sementara itu dalam video beredar, Suharso tampak naik ke atas panggung. Para kader PPP lantang melantunkan salawat dan takbir mengiringi sambutan dari Suharso.
"Saya adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan," kata Suharso dikutip dari video beredar, Selasa (6/9/2022).
Suharso lantas menegaskan bahwa apa yang saat ini menjadi perkembangan di internal PPP terkait dirinya adalah tidak benar.
"Apa yang telah dikembangkan adalah tidak benar. Saya telah melakukan kalibrasi atas semua informasi yang disampaikan baik cerita-cerita itu sampai kepada saya dan saya beri kesempatan kepada mereka untuk bertabayun kepada saya," kata Suharso.
Pembela Suharso
Diberitakan sebelumnya, internal PPP memanas. Ini dipicu keputusan tiga majelis mencopot Suharso Monoarfa dari kursi Ketua Umum PPP.
Ketua DPP PPP Bidang Organisasi, Kaderisasi Keanggotaan (OKK), Syaifullah Tamliha lantang bersuara tak setuju dengan keputusan pencopotan Suharso Monoarfa lewat forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).
Tamliha menilai, Mukernas yang dijadikan ajang pemecatan Suharso telah menyimpang dari aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
"Mukernasnya menyimpang dari proses yang diatur AD/ART," kata Tamliha kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/9/2022) kemarin.
Tamliha menyebut tidak ada pihak yang bisa mencopot Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum partai. Alasannya, dalam forum Muktamar pemilihan ketum sebelumnya, para muktamirin sudah bulat memilih Suharso serta menyusun struktur partai lainnya.
"Enggak ada yang bisa mencopot Ketum PPP, sebab yang dipilih oleh muktamirin hanyalah ketua umum dan formatur untuk membantu ketum terpilih untuk menyusun pengurus DPP PPP," ujar dia.
Nasib PPP di KIB
Di sisi lain, posisi PPP di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dinilai bakal terancam. PPP di bawah nakhoda baru bisa hengkang dari KIB dan mencari koalisi anyar.
Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menilai, pencopotan Suharso Monoarfa dari kursi Ketua Umum DPP PPP akan berdampak serius pada konsolidasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PPP dan PAN untuk Pilpres 2024, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, kepemimpinan baru pengganti Suharso dinilai bisa mengubah sikap berkoalisi PPP dengan KIB.
"Pemecatan Suharso ini juga akan berdampak serius pada soliditas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Bisa jadi, kepemimpinan baru PPP pengganti Suharso akan mengoreksi keputusan politik koalisi," kata Umam kepada wartawan di Jakarta, Senin kemarin.
Menurutnya, kepemimpinan baru PPP bisa saja berpikir untuk mencari koalisi lain. Pasalnya, jika terus berada di KIB, PPP disebut hanya jadi pelengkap saja.
"Daripada di KIB sekedar menjadi pelengkap saja, maka PPP berpeluang dibawa untuk bergabung dengan koalisi lain, yang lebih merepresentasikan karakter nilai-nilai politik Islam, untuk menjaga basis pemilih loyalnya," tuturnya.
Umam juga menilai, kemungkinan PPP bisa mencari koalisi lain akan didasari dengan PPP menjadi salah satu partai politik yang menurun elektabilitasnya di Pemilu 2019 lalu, akibat terjadinya spit ticket voting. Terlebih, kata dia, dimana dukungan elit partai terhadap pasangan capres tidak merepresentasikan karakter basis pemilih loyalnya.
"Akibatnya, banyak pemilih PPP yang bermigrasi ke partai lain, hingga membuat elektabilitas PPP terkoreksi menjadi 4,52% saja, atau hanya 0,52% di atas ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang ada," ujar dia.
Suharso Resmi Dicopot
Sebelumnya, Suharso Monoarfa dicopot dari jabatannya sebagai ketum PPP dan digantikan oleh Plt diputuskan lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang digelar di Kawasan Banten, Minggu (5/9/2022) malam.
"(Memberhentikan Suharso) untuk mengakhiri polemik yang selama ini mengisi ruang publik maka sikap PPP dari DPP DPW Majelis itu mencari solusi yang terbaik sehingga semalam digelar musyawarah kerja nasional yang ambil keputusan yang menggantikan pak ketum," kata Mardiono saat dihubungi Suara.com, Senin.
Mardiono menyampaikan, Mukernas tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat harian yang sebelumnya digelar tiga pimpinan majelis PPP. Ia juga mengklaim, kalau Mukernas digelar sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
"Di situ lengkap bagaimana yang diatur dalam AD/ART tentang mengggelar mukernas diantaranya dihadiri yaitu oleh pengurus harian kemudian sekretaris wilayah, kemudian anggota fraksi DPR RI, kemudian majelis-majelis kemudian pimpinan Banom," tuturnya.
Dalam atas dasar itu lah, kata Mardiono, Suharso diputuskan untuk diberhentikan sebagai ketua umum PPP. Mukernas memutuskan juga untuk menunjuk Mardiono selaku PLT ketua umum kekinian.
"Iya pengurus harian memutuskan untuk menujuk PLT adalah saya. Saya enggak tahu kalau pertimbangannya apa dalam rapat," katanya.
Pencopotan ini adalah buntut dari pernyataan Suharso soal 'amplop kiai' yang videonya ramai. Pernyataan itu sontak memantik kritikan dan protes khususnya dari kalangan santri. Tak sedikit yang mendesak agar PPP mencopot Suharso Monoarfa.
TERPOPULER
