REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menggelontorkan bantuan kepada masyarakat senilai Rp 600 ribu. Sudah ditunggu sejak lama, Lalu BLT 600 ribu kapan cair? Mari kita simak cara mengecek di bawah ini.
Merangkum laman kemensos.go.id, BLT 600 ribu ini sudah dibagikan sejak awal bulan yaitu 1 September 2022. Nilai bantuan yang kerap disebut BLT BBM ini mencapai Rp 12,4 triliun.
"Kami akan berikan bantuan sosial tambahan diluar bantuan reguler mengingat Kemenkeu menyebut ini sebagai bantalan dari kenaikan harga kebutuhan dasar. Total sebanyak 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang kita bantu dengan nilai total Rp. 12,4 triliun," kata Mensos.
BLT 600 Ribu Kapan Cair
Mensos mengatakan BLT BBM ini diberikan selama 4 bulan dengan nominal Rp 150 ribu/KPM per bulan dan penyalurannya dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama dicairkan untuk 2 bulan Rp 300 ribu pada September 2022 dan tahap kedua dicairkan 2 bulan Rp 300 ribu pada Desember 2022.
Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui PT. Pos Indonesia di Kantor Pos terdekat, kantor kelurahan atau tempat yang disetujui oleh komunitas di lokasi terpencil dan home visit bagi penerima manfaat lansia maupun penyandang disabilitas.
Mensos juga menyampaikan pihaknya mengupayakan langkah-langkah strategis penyaluran BLT BBM agar tepat sasaran, pertama dengan melakukan sistem updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap bulan yang dilakukan setiap bulan bersama pemerintah daerah.
Menurut Mensos, di minggu pertama dan kedua pemerintah daerah bertugas melakukan verifikasi. Setelah selesai diverifikasi, di minggu ketiga Kemensos akan mengecek ulang untuk memastikan pihak yang diusulkan layak mendapat bantuan.
"Jadi, saya membuat Kepmen (Keputusan Menteri) setiap bulan untuk perubahan data. Saat ini ada kurang lebih 146 juta Data yang sudah padan dengan Dukcapil," katanya.
Kedua, Kemensos memiliki aplikasi Cek Bansos yang bisa diakses di laman cekbansos.kemensos.go.id dan di dalamnya terdapat fitur "Usul Sanggah" di mana masyarakat bisa meengecek data, apakah termasuk sebagai penerima Bansos atau tidak.
Selain itu, masyarakat juga bisa mengusulkan jika ada warga yang layak mendapat bantuan dan bisa menyanggah jika ada warga yang seharusnya tak layak menerima bantuan.
Sejak diluncurkan pada 31 Juli 2022, pada 6 September 2022 tercatat 841.763 pengguna terverikasi usul sanggah dengan rincian 113.454 usulan disetujui, 16.439 usulan ditolak, 191.186 usulan menunggu verifikasi, 4.061 sanggahan disetujui, 702 sanggahan ditolak dan 25.018 sanggahan menunggu verifikasi.
"Ini cara kita mentransparansi penerima bantuan sosial. Ini juga terpantau dari situs KPK dan KemenpanRB," kata Mensos ketika menjelaskan bahwa aplikasi ini juga terintegrasi dengan aplikasi WBS KPK, lapor.go.id dan jaga.id.
Lalu yang ketiga, Kemensos memiliki Command Center yang bisa diakses melalui nomor 171. Layanan ini adalah pusat pengendali atas laporan publik, media monitoring dan penjangkauan yang dilakukan oleh tenaga pendamping.
Mensos mengatakan bantuan yang diberikan pemerintah cukup besar dan diharapkan bisa mengakomodir kenaikan harga yg terjadi di masyarakat.
Mensos juga menyebut jika ada masyarakat yang berhak namun tidak mempunyai KTP untuk memiliki akses mendapatkan bantuan bisa difasilitasi oleh Kemensos bekerjasama dengan Dukcapil.
"Apabila data kependudukan tidak cocok, Kemensos akan disalahkan BPK, sehingga kami bekerjasama dengan Dukcapil agar masyarakat mempunyai data kependudukan sehingga bisa mengakses bantuan yang diberikan oleh pemerintah," jelas Mensos.
"Sudah saatnya kita bergandengan tangan menyelesaikan permasalahan di lapangan sehingga masyarakat dapat merasakan dampak dari pembangunan," tutup Mensos.
Kontributor : Rima Suliastini
TERPOPULER