Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI menyentil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dr Dudung Abdurrachman.
Hal ini terkait dengan absennya dua tokoh tersebut dalam rapat kerja dan anggaran bersama Komisi I DPR RI, Senin (5/9/2022).
Dalam pernyataannya Wakil Menteri Pertahanan M Herindra menyebutkan bahwa absennya Prabowo Subiyanto karena tengah mendapingi Presiden Joko Widodo dalam menerima kunjungan resmi Presiden Filipina.
"Berhubung ini adalah anggaran terbesar untuk negara ini, ada satu kali lagi rapat persetujuan, jadi kita minta Pak Menhan dapat hadir, jadi untuk hari ini kalau memang permintaan presiden jadwal kenegaraan yang berikutnya kami akan sesuaikan jadwal," ujar Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid dalam rapat yang tayang di YouTube.
Berbeda dengan Menhan, Wakil KSAD Mayjend Agus Subyanto menyebutkan bahwa Kasad Jenderal Dudung tengah melakukan pengarahan kepada bawahannya terkait kasus mutilasi di Papua.
Namun ketidakhadirian kedua tokoh penting tersebut masih disayangkan oleh para anggota Komisi I DPR RI.
"Ketidakhadiran pejabat tinggi di rapat anggaran ini saya kira sudah ke sekian kali, mungkin kayaknya sudah ketiga kali, dan selama itu kami kan selalu membuat catatan-catatan, Pak panglima TNI selalu datang, terima kasih" ujar anggota Komisi I, Sukamta.
"Yang lain beberapa kali absen dan dulu juga kita selalu mendrong yang terakhir kali besok harus datang, tapi terulang juga," tambahnya.
Lebih lanjut Sukamta mengharapkan agar perlu ada perhatian lebih serius untuk mendatangi rapat, terutama pada absennya KSAD Dudung.
"Kalau rapat dengan presiden kita maklumi, tapi kalau rapat dengan anak buah masa lebih daripada rapat bersama DPR, saya tidak tahu hirarki disipliner TNI, tapi setahu saya kalau dipanggil orang yang pangkatnya di atasnya yang di bawah tinggal semua," imbuh Anggota DPR RI dari PKS tersebut.
Selain Sukamta, Anggota Komisi I dari Partai Demokrat Rizki Natakusuman menyebutkan urgensi kehadiran Menteri Pertahanan.
"Kalau rapat perseujuan nanti kan di akhir , tapi kami di sini membutuhkan penjelasan yang kongkret penjelasan yang komprehensif dari menteri pertahanan terkait dengan rencana kerja ke depan, terkait penjelasan roadmap ke dapan," ujar Rizki Natakusuman.
Rizki menambahkan meskipun dia tak meragukan kompetensi wakil menteri yang datang, dia menyebut bahwa tetap dibutuhkan kehadiran menteri pertahanan dalam rapat.
"Tapi kita butuh dengar dari pejabat tertinggi kementerian terkait yang memiliki anggaran terbesar, ini sudah beberapa kali mohon dijadikan atensi ini tugas konstitusional kita," ungkap Rizki.
"Untuk bisa dijadikan catatan yang kuat dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran seperti ini wajib senarnya pucuk tertinggi atau pimpinan tertinggi bisa hadir bersama wakil dari masyarakat ini, begitu juga dari kepala staf angkatan darat, agak repot juga kalau pada enggak hadir," tambahnya lagi.
TERPOPULER
