Infografis
- Masa kerja kurang dari satu tahun sebesar Rp 2.436.100 - Rp 2.875.200.
- Masa kerja 1 sampai 2 tahun sebesar Rp 2.508.900 - Rp 2.961.100.
- Masa kerja 3 sampai 4 tahun sebesar Rp 2.583.800 - Rp 3.049.500.
- Masa kerja 5 sampai 6 tahun sebesar Rp 3.140.500 - Rp 2.660.900.
- Untuk masa kerja 7 sampai 8 tahun sebesar Rp 2.740.400 - Rp 3.234.300.
- Masa kerja 9 sampai 10 tahun sebesar Rp 2.822.200 - Rp 3.330.900.
- Masa kerja 11 sampai 12 tahun sebesar Rp 2.906.500 - Rp 3.430.300.
- Masa kerja 13 sampai 14 tahun sebesar Rp 3.004.900 - Rp 3.532.800.
- Masa kerja 15 sampai 16 tahun sebesar Rp 3.136.800 - Rp 3.638.200.
- Untuk masa kerja 17 sampai 18 tahun sebesar Rp 3.372.700 - Rp 3.746.900.
- Masa kerja 19 sampai 20 tahun sebesar Rp 3.418.200 - Rp 3.858.700.
- Masa kerja 21 sampai 22 tahun sebesar Rp 3.568.200 - Rp 4.016.000.
- Masa kerja 23 sampai 24 tahun sebesar Rp 3.724.800 - Rp 4.192.200.
- Masa kerja 25 sampai 26 tahun sebesar Rp 3.888.200 - Rp 4.376.200.
- Masa kerja 27 sampai 28 tahun sebesar Rp 4.058.800 - Rp 4.568.300.
- Masa kerja 29 sampai 30 tahun sebesar Rp 4.237.000 - Rp 4.768.700.
- Sedangkan masa kerja 31 sampai 32 tahun sebesar Rp 4.422.900 - Rp 4.978.000.
Selain gaji pokok, Hakim Agung juga menerima sejumlah tunjangan, antara lain Tunjangan jabatan, Rumah negara, Fasilitas transportasi, Jaminan kesehatan, Jaminan keamanan, Biaya perjalanan dinas, Kedudukan protokol, Penghasilan pensiun, dan Tunjangan lain.
Tunjangan Hakim Agung
Gaji pokok hakim agung memang cukup kecil, besarannya dilihat berdasarkan masa kerja hakim bersangkutan. Namun, ternyata hakim agung berhak mendapatkan tunjangan jabatan dengan nilai yang fantastis.
Tunjangan jabatan ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim Mahkamah Agung mengalami kenaikan setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Peraturan tersebut ditandatangani presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 Juli 2014 lalu.
Merujuk pada aturan tersebut, hak keuangan serta fasilitas untuk hakim agung dan hakim konstitusi terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lainnya.
Berikut ini besaran tunjangan jabatan yang diterima merujuk pada aturan terbaru.
- Ketua MA: Rp 121.609.000
- Ketua MK: Rp 121.609.000
- Wakil Ketua MA: Rp 82.451.000
- Wakil Ketua MK: Rp 77.504.000
- Ketua Muda MA: Rp 77.504.000
- Hakim Agung: Rp 72.854.000
- Hakim Konstitusi: Rp 72.854.000
Dengan dikeluarkannya aturan baru tersebut, seorang hakim agung tidak lagi mendapatkan honorarium yang bersumber dari APBN dan/atau BUMN serta remunerasi sebesar 70 persen seperti yang ditetapkan di Perpres Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai.
Sebelumnya, hakim agung MA mendapatkan remunerasi sebesar Rp 22.800.000, namun setelah aturan terbaru PP 55 Tahun 2014 keluar, remunerasi tersebut dihapus.
Demikian penjelasan mengenai gaji hakim agung di Mahkamah Agung Indonesia. Semoga bermanfaat!
Baca Juga: Kronologi Hakim Agung Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka Suap
Kontributor : Rishna Maulina Pratama
